Wagub Dorong Pengiriman Darah dan Vaksin ke Daerah Terpencil melalui Pemanfaatan Teknologi Drone

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan,Andi Sudirman Sulaiman, mendorong pengiriman darah dan vaksin ke daerah kepulauan, terpencil, dan terisolir, khususnya, untuk menekan angka kematian ibu dan anak. 

Hal tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Presentasi Hasil Sementara Studi Kelayakan Pemanfaatan Teknologi Drone Dalam Bidang Kesehatan Provinsi Sulsel, di Hotel Melia Makassar, Jumat (22/3/2019).  

Ia menilai, pemanfaatan drone ini adalah sebuah inovasi yang bagus untuk digunakan di pulau-pulau yang terisolir dan jauh dari jangkauan pemerintah.

"Kita juga dapat dengan mudah membantu kebutuhan masyarakat dan dapat menekan angka kematian ibu yang membutuhkan darah maupun sementara melahirkan," ujarnya. 

Andi Sudirman merencanakan, penerapan inovasi tersebut di sepanjang pulau terluar Kabupaten Pangkep dan daerah Seko Luwu Utara, yang belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, akibat sulitnya akses. 

Terkait anggaran, Andi Sudirman menyebut, bersumber dari APBN melalui kerjasama dengan pihak Bappenas. "Kalaupun menguntungkan untuk pihak pemerintah dan masyarakat, tetap akan dilanjutkan demi meminimalisir angka kematian ibu dan anak yang berada di daerah terpencil," terangnya. 

Andi Sudirman menuturkan, drone ini sangat dibutuhkan. Tinggal mengatur anggarannya dan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Seperti kualitas barang tetap terjaga, dan isu kebisingan untuk di daerah kota. 

"Kalau di Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu  itu tidak ada masalah," pungkasnya. 

"Untuk biaya, perbandingan antara menggunakan drone dan konvensional, perizinan, serta pilot project seperti di Makassar bekerjasama dengan pemerintah provinsi. Proyek ini tidak semua bisa diaplikasikan di semua daerah. Karenanya, butuh kajian," lanjutnya.

Ia berpesan, kajian harus melibatkan TGUPP, dan beberapa pemerintah daerah seperti Pangkep, Selayar, Luwu, dan Bone. Dimana, kajian yang perlu diperhatikan adalah daerah kepulauan, daerah yang jauh, serta remote area. Untuk itu, perlu juga didiskusikan Cost APBD, APBN dan Kompak sendiri.

Sementara itu, Leader of Strengthening Sector Kompak Nasional, Dewi Sudharta, mengaku akan menganalisa kebijakan peraturan-peraturan yang ada di daerah kabupaten/kota di Sulsel, bahkan di pemerintah pusat, sebelum melakukan uji coba. Pihaknya sudah melakukan diskusi dengan dinas terkait.

"Kami berharap agar nantinya ada pertemuan lagi untuk membahas apa yang bisa diupayakan," harapnya.

Turut hadir Kepala BPOM Abd Rahim, Bupati Luwu Utara, Wakil Bupati Pangkep, Konjen Australia, Direktur Utama Kompak, Pj Kadis Kesehatan, Tim TGUPP dari Tim Ahli Bidang Kesehatan.

Jumat, 22 Maret 2019