Tumpang Tindih Lahan Persulit Investor di Daerah

Bertempat di Grand Sahid Hotel Jakarta, Senin (12-14 Agustus 2019), Kementerian Koordinator Perekonomian melaksanakan Rakor Kebijakan Satu Peta Indonesia yang pesertanya dihadiri provinsi dan kabupaten/kota wilayah Sulawesi. Dalam Rakor ini ditekankan perlunya percepatan penyelesaian integrasi data dalam satu peta yang dapat diakses melalui portal: ksp.ina.sdi.or.id jaringan info geospasial nasional.

Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah yang hadir dalam acara ini mewakili Gubernur mengatakan bahwa prioritas kebijakan satu peta tersebut menekankan pada percepatan penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan di daerah dengan merujuk pada RT/RW Provinsi dan RT/RW kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi realita di lapangan.

"Metodenya adalah Pemprov Sulsel dan kab/kota se-Sulsel duduk bersama melakukan validasi update data, inventaris tumpang tindih lahan dan masalahnya lalu kemudian bersama-sama memutuskan solusinya,"lanjut Hasdullah.

Hasdullah menambahkan, pemerintah Sulsel sangat berkepentingan untuk solusi overlap lahan itu karena terkait dengan kepastian status lahan untuk pengembangan investasi, infrastruktur, permukiman, pertambangan, pertanian dan peruntukan pembangunan lainnya.

"Data sementara yang bermasalah itu angkanya cukup besar, yakni sekitar 204.398 lokasi atau sekitar 2.276.219 ha. Ketidak sesuaian RT/RW Prov dan kab/kota sekitar 44.79 persen. Ini pekerjaan rumah kita yang kompleks dan hal itu harus jadi prioritas untuk dituntaskan," tegas Hasdullah.

Pada kesempatan itu, Hasdullah juga menerima akun Prov Sulsel untuk akses portal geospasial satu data Indonesia mewakili Gubernur Sulsel.

"Kita tentu berharap kebijakan satu peta ini dapat kita selesaikan secepatnya dengan melibatkan semua pihak yang terkait,"pesan Hasdullah.

Senin, 12 Agustus 2019