Terima Kunjungan Wantannas RI, Sekprov Jufri Rahman: Sulsel Jadi Perhatian Pemerintah Pusat Terkait Kebijakan

Makassar - Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov) Jufri Rahman menerima kunjungan Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 20 Agustus 2024.

Dalam penerimaan kunjungan tersebut, Jufri Rahman menyampaikan, kunjungan Wantannas RI ini menjadi bukti jika Provinsi Sulsel sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur menjadi fokus perhatian pemerintah pusat.

"Ini menunjukkan bahwa Sulsel sebagai provinsi pintu gerbang kawasan Timur Indonesia ini, betul-betul menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dalam rangka menyusun kebijakan. Karena kalau Wantannas sudah turun tangan, berarti ada isu-isu penting yang mesti ditindaklanjuti di Sulsel," ucapnya.

Dengan begitu, Jufri Rahman menegaskan, akan memfasilitasi segala kebutuhan data yang diperlukan Wantannas dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Sulsel.

Bahkan, Jufri Rahman mengaku bersedia untuk menindaklanjuti segala kebutuhan Wantannas RI, jika dalam kajiannya di Sulsel mengalami kendala.

"Bahwa jika memerlukan atau membutuhkan data dari pemerintah provinsi kami bersedia memberikan, dan juga untuk hal-hal yang sifatnya teknis silahkan langsung menghubungi SKPD teknis terkait dan kalau ada kendala, nanti sampaikan ke saya, nanti saya akan tindak lanjuti," tegasnya.

Jufri Rahman juga berharap hasil kajian Wantannas ini dibuat untuk kepentingan nasional dan bisa memberi manfaat lebih kepada masyarakat Sulsel.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Wantannas RI, Laksamana Madya TNI, DR TSNB Hutabarat, menjelaskan, kunjungannya ke Sulsel untuk pengumpulan data dan bahan guna menyusun rekomendasi kebijakan kepada Presiden berkaitan dengan tema 'Optimalisasi Hilirisasi Produk Kelautan Dan Perikanan Guna Mewujudkan Ekonomi Biru Dalam Rangka Ketahanan Nasional'.

"Pemilihan lokasi kunjungan di Provinsi Sulsel ini sangat erat kaitannya dengan potensi ekonomi biru, yaitu ekonomi laut atau ekonomi maritim, merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan (kesejahteraan) masyarakat, dan kesehatan/kelestarian ekosistem laut," ungkapnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, pemerintah menjalankan kebijakan hilirisasi sebagai katalisator perekonomian indonesia. "Pemerintah perlu melakukan berbagai transformasi untuk mengoptimalkan hilirisasi sumber daya laut dan perikanan. Hal ini membuktikan bahwa hilirisasi memiliki nilai strategis dalam peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang belum optimal," terangnya.

TSNB Hutabarat menuturkan, ada beberapa permasalahan yang perlu didalami Wantannas dalam kajiannya di Sulsel. Yakni hilirisasi produk kelautan dan perikanan, ketersediaan infrastruktur/ fasilitas pengolahan produk kelautan dan perikanan, dan inovasi dan teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan.

Selain itu, tambahnya, kedatangannya ke Sulsel juga untuk berdiskusi dan memperoleh data tentang rumusan kebijakan yang akan disusun dan sampaikan ke Presiden RI. "Diharapkan melalui diskusi yang kita lakukan, kami dapat memperoleh data berupa gambaran umum mengenai Pemprov Sulsel termasuk potensi kelautan dan perikanan," tutupnya. (*)