Temui Sekprov Sulsel, KI Berharap Disiapkan Kantor Representatif

MAKASSAR -- Komisioner Komisi Informasi (KI) Sulsel didampingi Kadis Kominfo Andi Hasdullah dan Kepala Sekertariat KI, Badaruddin melakukan audiens ke Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, Kamis (31/10) di ruang kerja Sekprov.

Komisioner KI yang belum lama ini dilantik, hadir dengan formasi lengkap. Diantaranya Ketua KI Sulsel Pahir Halim, dan komisioner Andi Tadampali, Benny Mansyur, Fauziah Erwin, dan Khaerul.

Pertemuan itu, kata komisioner KI satu-satunya perwakilan perempuan, Fauziah Erwin, selain membahas program-program yang akan dilaksanakan ke depan, juga menyampaikan kebutuhan KI yang cukup mendesak dipenuhi untuk menunjang kerja-kerja mereka.

Salah satunya, persoalan kantor dan ruang sidang KI Sulsel yang hingga saat ini belum ada KI Sulsel memang masih 'numpang' di beberapa ruangan ada berada di lingkup Dinas Kominfo SP.

"Jadi kami sampaikan, kehadiran kantor sudah sangat mendesak untuk kami. Ini sangat penting untuk menunjang kerja-kerja ke depan," jelas mantan jurnalis salah satu TV swasta tersebut.

Terkait kantor dan ruang sidang, KI berharap Pemprov Sulsel bisa memfasilitasi dengan menyiapkan satu gedung yang cukup representatif dan bisa diakses untuk semua kalangan, termasuk bagi penyandang disabilitas.

"Itu sejalan dengan undang-undang dan visi misi Gubernur Prof Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang memberikan layanan inklusi bagi seluruh masyarakat," jelasnya.

Selain itu, lanjut wanita yang akrab disapa Uci, pihaknya juga sempat membahas soal anggaran. Namun pihaknya cukup menyadari ada keterbatasan anggaran Pemprov Sulsel. Namun tetap menjadi catatan jika KI butuh back up anggaran yang memadai untuk memaksimalkan kerja-kerjanya.

Sekprov Sulsel, Abd Hayat Gani pada dasarnya merespon secara cepat kebutuhan yang disampaikan KI Sulsel.

Dia langsung melakukan pengecekan di beberapa lokasi merupakan aset pemprov yang dinilai layak dan memenuhi kriteria menjadi Kantor KI Sulsel.

Mantan Direktur Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial itu mengatakan, idealnya Komisi Informasi memang tidak berada di dalam lingkungan kantor gubernur. Apalagi lokasi yang ditempati saat ini, sangat sulit dijangkau aksesnya oleh masyarakat. Terutama penyandang disabilitas.

"Kita berharap Komidi Informasi ini memang sudah punya kantor sendiri, secara mandiri, dan independen yang aksesnya mudah dijangkau masyarakat. Kami secepatnya akan membantu mengusahakan," kata Abdul Hayat Gani. (*)