Pj Gubernur Prof Zudan Tekankan OPD Maksimalkan Kinerja Jelang Akhir Tahun

Makassar - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Zudan Arif Fakrulloh, memberikan arahan pada Apel Pagi, Senin, 7 Oktober 2024. Dia menyampaikan lima arahan penting yang harus dipegang teguh oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam tiga bulan ke depan, atau jelang akhir tahun 2024 ini.

"Semua hal ini tolong dipegang betul untuk dikerjakan," kata Prof Zudan.

Dalam arahannya, Prof Zudan menegaskan pentingnya pelaksanaan "plan do check" untuk meninjau target kinerja yang belum tercapai, pertanggungjawaban yang belum selesai, serta aspek-aspek perencanaan hingga evaluasi kegiatan guna mencapai kinerja maksimal.

Selanjutnya, Prof Zudan mengaitkan arahannya dengan Delapan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulsel. Seperti penanggulangan kemiskinan, gizi buruk, dan peningkatan akses pendidikan. Dia menekankan agar program-program ini diingat dan terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi.

"Maka biar tidak lupa, perlu delapan progam prioritas ini dipasang di semua OPD untuk mengingatkan," tegasnya.

Pada poin ketiga, terkait pengembangan Sumber Daya Manusia, Prof Zudan menyoroti implementasi Peraturan Gubernur tentang beasiswa, dengan target agar semua yang sedang menempuh pendidikan S2 dan S3 mendapatkan beasiswa tahun ini. Hal ini juga mencakup perencanaan bidang-bidang studi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

"Saya ingin yang sudah sekolah S2 dan S3 itu tahun ini semua dapat beasiswa, otomatis. Baru kemudian yang baru, didesain di Pemprov Sulsel ini perlu bidang apa, itu yang diberi beasiswa. Yang memang prodinya dibutuhkan oleh Pemda, apakah itu ilmu data sains, perencanaan wilayah atau resiko bencana misalnya," tuturnya.

Anggaran beasiswa untuk tahun 2024 sebesar Rp10 miliar, sementara tahun depan akan disiapkan sekitar Rp40 miliar hingga Rp50 miliar untuk mendukung program-program prioritas ini.

Tak ketinggalan, Prof Zudan menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai landasan birokrasi yang adil dan netral. Dia menegaskan agar ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai non-ASN menjaga netralitas dan memberikan pelayanan yang sama kepada semua pihak tanpa memberikan dukungan politik.

"Kita menyebutnya dalam kerangka yang lebih luas netralitas birokrasi. Yang isinya ada ASN, PPPK dan pegawai non-ASN," ujarnya.

Dalam masa kampanye, Prof Zudan menekankan pegawai pemerintah untuk berhati-hati dan menjaga netralitas, termasuk menolak permintaan foto bersama yang berpotensi mengindikasikan dukungan politik. 

Termasuk simbol-simbol politik seperti jempol, victory, atau saranghaeyo juga harus dihindari agar netralitas tetap terjaga.

"Saat ada yang minta foto bersama kita, ada memakai baju kaos pasangan tertentu kita harus menolak," tegasnya. Kita harus saling mengingatkan, walau tidak kampanye tapi ada yang pakai yang tertulis pasangan calon. Nanti kita dikira ikut berkampanye, kehatian-hatian itu jadi penting," imbuhnya.

Kelima, terkait HUT Ke-355 Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh mendorong agar semua OPD turut berperan serta dalam merayakan peringatan tersebut hingga tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berbagai acara yang bermanfaat dapat diselenggarakan, mulai dari kegiatan olahraga, donor darah, lomba karya tulis, hingga bedah buku.

"Buat kegiatan yang bermanfaat," kuncinya. (*)