Pj Gubernur Prof Zudan Tegaskan Anak Tidak Sekolah Harus Jadi Anak Sekolah

Makassar - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya mempercepat upaya untuk menangani masalah anak-anak yang tidak bersekolah. Pada Apel Pagi lingkup Pemprov Sulsel, Senin, 7 Oktober 2024, Prof Zudan meminta Dinas Pendidikan Sulsel untuk meningkatkan jumlah anak yang bersekolah dengan lebih signifikan.

Dalam Apel Pagi Pemprov Sulsel, Kasubag Program Dinas Pendidikan Sulsel, Arfan Tahir, mengungkapkan bahwa ada sekitar 140 ribu anak di Sulsel yang tidak bersekolah. Hingga 7 Oktober 2024, sebanyak 18.181 anak telah terdata dan dari jumlah tersebut, 5.573 anak berproses melanjutkan pendidikan.

"Langkah yang telah dilakukan oleh Cabang Dinas telah melaksanakan sesuai dengan program yaitu Satu ATS Satu Guru," ungkapnya.

Kerjasama antara Dinas Pendidikan Sulsel dan UNICEF serta pemerintah kabupaten dan kota terus ditingkatkan untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah. 

"Data yang sudah kami sampaikan ke cabang dinas ini dan hasil konsolidasi juga dengan data-data yang ada kabupaten kota," ujarnya.

Lanjut Arfan Tahir, mereka yang telah kembali ke sekolah 3.136 orang. Kemudian 2.437 orang ada yang meninggal dan mengundurkan diri karena menikah atau karena pindah domisili.

Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan, menekankan, prinsipnya anak tidak sekolah itu harus menjadi anak sekolah. Dalam usia sekolah, dia harus sekolah.

"Datanya dilengkapi supaya kita bisa tahu, karena untuk yang kalau pun sudah menikah, dia tetap harus sekolah, lewat paket A,B atau C," terangnya.

Dari 18 ribu yang telah terkonfirmasi, Prof Zudan menegaskan, harus ditanyakan kembali untuk mau sekolah atau tidak.  "Langkah-langkahnya harus kita lakukan percepatan. Kita kerja lebih keras lagi," ujarnya. 

Oleh karena itu, dia berharap kepala sekolah atau ASN dapat menjadi orang tua asuh. Satu ASN, satu anak tidak sekolah. Sehingga yang tidak mampu karena biaya bisa dibantu penyelesaiannya.

Namun, perlu juga mencari penyebab lainnya. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini mencontohkan, menemukan di NTT dia harus berjalan ke sekolah sekira 1,5 jam. Sehingga harus ada angkutan sekolah.

"Mereka mau sekolah, tapi angkutannya yang tidak ada. Di kita juga (Sulsel) seingat saya dari SMA 11 Luwu Utara, ada sekira 10 siswa diberikan angkutan gratis oleh sekolahnya, ini bisa menjadi solusi. Dinas Pendidikan dipetakan apa saja faktornya," tuturnya.

Langkah ini diambil demi memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi semua anak di Sulsel. Prof Zudan menekankan pentingnya upaya bersama dalam meningkatkan akses pendidikan bagi generasi mendatang. (*)