Pemeriksaan Efektivitas Implementasi SPBE oleh BPK-RI, Sultan Rakib : Semoga Mempresentasikan Kematangan Tata Kelola SPBE di Sulsel

Makassar - Dalam rangka  konfirmasi implementasi SPBE di Sulawesi Selatan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)  melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Semester I 2024 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.

Sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh pihak BPK RI, kunjungan pemeriksaan di Sulawesi Selatan, dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Oktober 2024 di kantor Dinas Kominfo-SP Prov. Sulsel.  Selain, Pemerintah Provinsi, pemeriksanaan juga melibatkan beberapa Pemerimtah Daerah Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Barru dan Kota Makassar

Pada pemeriksaan ini, menugaskan Ketua Tim Submit 2, Rusmawan Harry Marwoto, didampingi oleh Anggota Tim Kartini dan Arry Syamsi. Selaku Ketua Tim, Rusmawan menyampaikan, bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi SPBE di daerah sejak dari tahap perencanaan, operasional, dan monev.

“Kami berencana melakukan konfirmasi kepada para pihak yang terkait dalam implementasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan, termasuk ke beberapa daerah”, ujarnya. Informasi mengenai implementasi SPBE oleh pemerintah daerah dimaksudkan sebagai tambahan informasi dan wawasan mengenai kondisi yang dihadapi oleh daerah yang berdampak terhadap pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat. Informasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai laporan yang akan diberikan kepada pemerintah daerah, namun sebagai pendukung bagi pemahaman kondisi yang terjadi pada pemerintah daerah dan instansi pusat.

Adapun Rencana Topik Diskusi yang ditanyakan antara lain, terkait Pemahaman umum tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE, dan Topik lain terkait SPBE yang pertanyaan detailnya disampaikan dalam bentuk kuesioner.

Kedatangan tim ini diterima oleh Plh Kepala Dinas Kominfo-Sp, didampingi Ketua Tim Kerja Kerja Pengeloalaan Data dan E-Gov Bidang Aptika. Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Plh. Kepala Dinas Kominfo-SP, menyampaikan Selamat Datang dan apresiasi atas terpilihnya Sulawesi Selatan Bersama 3 provinsi lain sebagai Pemerintah Daerah yang menjadi sampel pemeriksaan kinerja. “Kami sangat berharap agar kiranya jawaban dari kuesioner yang kami sampaikan dapat mempresentasikan kematangan pelaksanaan tata kelola SPBE di Sulawesi Selatan”, ujar Sultan Rakib.

Selanjutnya A. Paisal memaparkan tanggapan atas pertanyaan yang telah disampaikan melalui kuesioner, selain itu juga menjawab beberapa pertanyaan lisan yang disampaikan oleh tim. “Dalam kesempatan ini, tentu kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenpan-RB yang telah menjdii instansi pembina dan pembimbing terkait tata Kelola SPBE di IPPD”, ungkap A. Paisal. (*)