Konsultasi Terkait Sistem Penganggaran KPID Sulsel

Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andi Ina Kartika Sari dan Sekprov Sulsel DR Abdul Hayat Gani bersama dengan jajaran yang terkait melakukan konsultasi terkait sistem penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel di Kantor Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa tanggal 28/01/2020

Maksud konsultasi ini untuk mendapatkan penjelasan secara detail terkait mengenai KPID, pemberian dana hibah dan eksistensi KPID serta pembuatan pansel perekrutan komisioner KPID yang akan berakhir 29 Maret 2019.

Pada konsultasi kali ini, rombongan Pemprov Sulsel dalam hal ini Sekprov Abdul Hayat bersama jajarannya dan Ketua DPRD Andi Ina bersama jajarannya diterima langsung oleh Bapak Drs.Arsan Latif M.Si Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Arpan Arsan dalam penjelasannya mengatakan, bahwa KPID walaupun secara kelembagaan sudah ditarik ke pusat, namun untuk pendanaan pemprov Sulsel masih dapat memberikan dana hibah sesuai perintah UU Nomor 12 Tahun 2019 tantang pembiayaan yang mendesak atau Pembiayaan Tidak Terduga (BTT) pasal 68 – 69 ayat 2. Pembiayaan sudah diamanatkan UU, bahwa KPID dapat dibiayai setiap tahun karena dianggarkan di APBD yaitu dana hibah.Tegasnya.

Arsan Latif menambahkan, bahwa dipersilakan kepada DPRD dan Pemprov dalam hal ini Kominfo Sulsel untuk membentuk pansel terkait perekrutan komisiner KPID mengingat masa jabatan komisioner akan berakhir pada tanggal 29 maret 2020. Tandasnya.

Hadir dalam Rombongan Pemprov Sulsel antara lain,

Sekprov DR. Abdul Hayat
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari
Drs. Andi Hatta Marakarma.Mp Anggota
Drs. Hj.Henni Latif anggota
Rudy Pieter Goni SE.MM anggota
Drs. H.Anwar anggota
Hj Andi Nirawati.ST
Hj.Rismawati Kadir Nyampa.ST
Hj.Meity Rahmatia, S Pd.SE
H Sarbini Haerah Plt Kadis Kominfo
Ambaru Keteng Kasi Program Diskominfo
Yuliawati.A.Md staf DPRD
Aspiah.S.Sos staf DPRD
Ilham staf DPRD