Kadis Kominfo Sulsel Pimpin Rapat Terkait Pengelolaan SPBE di Pemprov Sulsel

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Hasdullah memimpin rapat lingkup Diskominfo SP terkait progres kesiapan penyelenggaraan IT di Pemprov Sulsel. Rapat yang berlangsung di Ruang Command Center Diskominfo SP Lantai 4 Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (26/3/2019) dihadiri oleh pejabat lingkup Diskominfo SP, dan Tim Arsitektur IT.

 

Kadis Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah dalam arahannya menyampaikan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sulawesi Selatan. "Hal ini tentunya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE," ucapnya.

Hasdullah mengatakan, SPBE ini akan dievaluasi dan dilakukan pemeringkatan secara nasional oleh Kementerian PAN-RB RI setiap tahunnya, dan keseluruhan kegiatan terkait IT akan diakomodir oleh Dinas Kominfo SP pada Bidang e-Government.

"Dalam SPBE ini tidak ada lagi OPD yang tidak terlibat didalamnya, semuanya harus sudah berbasis elektronik," tegasnya.

Terkait SPBE, Hasdullah menjelaskan ada 5 indikator pelaksanaannya di daerah, yakni :

1.Aspek Kelembagaan, sudah harus memenuhi kriteria. IT di Sulsel susah ditangani oleh Dinas dan setingkat bidang. Namun di beberapa kabupaten ada juga yang ditangani sub bidang/seksi.

2.Aspek Kebijakan. Di Pemprov Sulsel sudah ada Roadmap Pengembangan IT untuk 5 tahun kedepan dan sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Gubernur Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi IT. Implementasi dari Pergub ini bahwa seluruh penyelenggaraan IT harus dikoordinasikan dengan Diskominfo, khususnya Tim Arsitektur IT.

3.Aspek Infrastruktur, masih terbatas namun saat ini sedang dilakukan pengembangan oleh Diskominfo SP Sulsel. Diantaranya yaitu penyediaan jaringan Fiber Optic (FO) yang terkoneksi dengan  53 OPD di 58 titik, baik di dalam maupun di luar kantor Gubernur dan efektif berlaku per 1 Juli 2019. Penyatuan Bandwidth dengan semua OPD juga sedang dilakukan. Penyediaan video wall juga akan dilakukan dimana video wall ini akan menjadi jendela Sulsel.

Pengembangan Aplikasi Sistem Terintegrasi juga sedang dilakukan. Terkait hal ini ada beberapa Rencana Aksi KPK yang berkaitan dengan integrasi IT yang harus dicapai, yakni :

- Integrasi e-planning, e-budgeting dan simda.

- Integrasi e-bmd dan e-sirup.

- Integrasi e-budgeting, e-planning, e-ssh dan e-rkbmd.

- Postur APBD Sulsel harus tampil di website resmi sulselprov.go.id.

- Pembuatan sistem pengelolaan asset daerah

- Integrasi e-PTSP dan OSS di pusat

- Laporan Aduan Masyarakat. (BARUGA SULSEL DAN SP4N-LAPOR!).

Andi Hasdullah berharap semua Rancana Aksi KPK inu bisa berjalan dan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

4.  Aspek SDM. Telah terbentuk Tim Arsitektur IT, namun Diskominfo SP saat ini masih butuh data potret SDM IT di semua OPD lingkup Pemprov Sulsel.

5.    Aspek security Sistem yang ditangani oleh BSSN.

Sementara, Kepala Bidang Layanan e-Government dan Pengelolaan Data, Lukmanuddin menyampaikan kesiapan Diskominfo SP Sulsel, khususnya Bidang e-Gov terkait progres kesiapan

penyelenggaraan Teknologi Informasi di Pemprov Sulsel.

Lukmanuddin menjelaskan, pertemuan dengan Tim IT terkait penyelenggaraan pembuatan aplikasi sudah dilakukan termasuk pemetaan aplikasi yang ada di lingkup Pemprov Sulsel, kemudian akan dilakukan asesmen sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD.

"Tim Arsitektur IT dalam bekerja dibantu oleh Tim Sekretariat terkait aplikasi yang akan dibangun," pungkasnya.

Selasa, 26 Maret 2019