Hasdullah, Gubernur Nurdin Abdullah Mendorong para Kades di Sulsel untuk Berinovasi

Bimbingan Teknik Keterbukaan Informasi Publik melalui Penguatan PPID Desa dengan Standarisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik Desa kembali diadakan di Hotel Novena Kabupaten Bone, Kamis (19/11/2019). Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulsel mewakili Gubernur Nurdin Abdullah ini dihadiri para bupati dan unsur forkopimda, sejumlah OPD, para camat, kepala desa, sekretaris desa se-Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai, sebagai peserta bimtek yang berjumlah sebanyak 867 orang.

"Strategi utama kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam percepatan pembangunan daerah adalah memperkuat kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan. Salah satunya adalah kolaborasi dan sinergi dengan seluruh kabupaten/kota, bahkan sampai kepada pemerintahan desa," ungkap Andi Hasdullah dalam sambutannya mewakili Gubernur. "Jikalau desa dikelola dengan baik, terbuka dan transparan dengan berbagai inovasi, dipastikan percepatan pembangunan di Sulsel akan dapat dipacu untuk menghadirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,"beber Hasdullah.

Ia juga menyampaikan agar tatakelola pemerintahan desa dilakukan dengan terbuka, transparan dan melibatkan partisipasi publik dalam membangun desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai pada pengawasan. "Kalau kepala desa berkinerja dan berkarya baik pasti akan dicintai rakyatnya," imbuhnya. 
"Kita berharap pak desa tidak terganggu dengan hal yang berkaitan dengan pertanggungung jawaban karena para kepala desa telah mengelola dana desanya dengan akuntabel,"harapnya.

Hasdullah menambahkan, Pa Gubernur berpesan agar para kades dijaga supaya tetap dalam suasana yang kondusif dan fokus untuk melakukan inovasi memajukan desanya. Selanjutnya, terkait dengan lomba desa kita akan menilai prestasi desa secara objektif, tim penilai tak usah dilayani dan diservice, jangan karena dengan pendekatan lalu desa itu jadi juara. "Kita tidak mau keberhasilan kamuflase tapi kita ingin benar ada prestasi sehingga desa itu memenangkan lomba desa," tambahnya.

"Pemprov Sulsel melalui Gubernur Nurdin Abdullah sudah memberikan reward kepada desa yang juara, yakni juara satu sebesar 1 miliar, juara dua 750 jt, juara tiga 500 juta, agar ada motivasi desa untuk berpacu,"ujarnya.

Bahkan para kades diminta untuk menyusun perencanaan berdasarkan potensi desa menyesuaikan dengan progran unggulan Provinsi Sulsel yaitu pembangunan infrastruktur, optimalisasi hilirisasi pertanian, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang makin baik, pengembangan pariwisata, dan merawat lingkungan.

"Kalau desa memiliki perencanaan yang baik dan sejalan dengan prioritas provinsi maka desa itu bisa mendapatkan kucuran dana, bukan hanya dana desa, tapi juga dana bantuan provinsi ke kabupaten yang diteruskan ke desa, jadi kolaborasi dan sinergitas bukan hanya dengan kabupaten saja tapi juga dengan pemerintahan desa," terangnya.

Andi Hasdullah menambahkah bahwa keterbukkan informasi Publik desa menjadi pintu masuk untuk lahirnya tatakelola pemerintahan desa yang baik karena terjadi interaksi dan partisipasi publik dalam membangun desa, rakyat didesa merasa memiliki dan menikmati hasil pembangunan di desa lalu kemudian rakyat akan bangga dan akan menjaga capaian hasil pembangunan desanya, sehingga lahir apa yang kita sebut pemberdayaan masyarakat.

Acara ini akan dilanjutkan sampai selesai menyasar 2225 desa di Sulawesi Selatan. "Kita akan kawal bersama secara berjenjang dalam menghadirkan desa yang terbuka transparan, melahirkan desa maju dan mandiri di Sulawesi Selatan," kunci Hasdullah