Gubernur Sulsel Tinjau Lokasi Abrasi di Kabupaten Takalar

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama Kepala Balai Pompengan, Kepala BNPB, Dinas Sosial yang  didampingi langsung Bupati Takalar, Ketua DPRD Takalar serta anggota DPRD Sulsel Dapil Gowa-Takalar meninjau langsung keadaan pinggir pantai yang mengalami abrasi di Kabupaten Takalar, Selasa (7/1/2020).Peninjauan ini merupakan tindaklanjut keluhan masyarakat Kecamatan Galesong dan Galesong Utara Kabupaten Takalar terkait abrasi yang sudah mendekati kawasan pemukiman. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulsel menegaskan kepada seluruh elemen termasuk masyarakat di dua Kecamatan Kabupaten Takalar agar tidak usah risau dengan masalah tersebut, karena akan segera ditindaklanjuti atas kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. 

"Jadi nggak usah ragu masyarakat, kita hadir, Dinas Sosial hadir, BNPB hadir, nah sebentar lagi saya tinggal tunggu datanya semua kerusakan rumah yang diambil ombak, kita punya anggaran tanggap darurat," kata Nurdin Abdullah didepan masyarakyat.

"Saya akan serahkan ke Pak Bupati, nanti Pak Bupati yang mendata semua, jadi masyarakyat tidak usah risau kehilangan rumah, Insyaallah pemerintah akan hadir," lanjutnya. 

Data sementara dari pemerintah setempat tercatat ada 19 rumah yang terancam hilang karena abrasi air laut dan diketahui daerah tepi pantai yang berpotensi abrasi pada tahun ini sekitar 74 kilometer. 

Olehnya itu, Gubernur Sulsel bersama pihak terkait akan segera menyelesaikan permasalah masyarakat setempat, karena sampai saat ini sudah tahap tender dan akan segera dikerjakan. 

"Berikutnya, ini Balai Pompengan sudah mulai mendesain, sudah ada beberapa yang sudah tender, kalau yang disini sisah tender kita harapkan dari APBN bisa membantu, supaya mudah-mudahan tahun depan tidak lagi mengalami hal seperti ini masyarakat disini," jelasnya. 

Untuk saat ini sudah ada yang langsung ditanggapi secara darurat dengan mengunakan baronjong terlebih dahulu dan tanggap darurat ini berkolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. 

"Tadi beberapa yang sudah kita eksekusi, tadi tokoh-tokoh masyarakat disini minta bronjong, ada bronjong kita bisa adakan, terus nanti Pemda yang isi," pungkasnya.

Seasa, 7 Januari 2010