GUBERNUR SULSEL NURDIN ABDULLAH MEMBUKA SEMINAR NASIONAL MEWUJUDKAN EKSISTENSI KELEMBAGAAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah membuka seminar mewujudkan eksistensi kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah”

Seminar Nasional mewujudjkan eksistensi kelembagaan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan
Pengukuhan dewan pimpinan daerah Asosiasi Doktor ilmu hukum Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (DOD ADHI SULSEL di Baruga Karaeng Pattingalloang Gubernuran Jl Sungai S Tangka.

Gubernur dalam arahannya mengatakan, bahwa, sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, kita harus bekerja profesional, pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang melayani, OPD harus menyentuh masyarakat
apa yang dibutuhkan masyarakat kita harus bantu.

Kita juga sudah bangun Rumah Sakit Regional (RS) Ainun Habibie di Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota pare pare ini berkat kerja sama dengan pemerintah pare pare alhamdulillah sudah diresmikan penggunaanya.

Lanjut Nurdin Abdullah, bahwa perencanaan pembangunan kita harus melibatkan bupati/walikota, kita harus dengar aspirasinya apa apa yang harus dibangun.

Nurdin Abdullah menambahkan, berkat pendampingan Korsupgah KPK, kita dapat mengembalikan aset aset daerah senilai 7,4 Trilyun. Kita ingin agar Korsupgah dipertahankan.
Kemudian Nurdin Abdullah bahwa ketua KPK bapak Firli, bahwa rata rata yang kena OTT adalah kepala daerah yang punya istri lebih dari satu. Pintanya.

Lanjut Nurdin Abdullah, kehadiran pemprov sebagai wakil pemerintah pusat, kita harus punya integritas, punya trust, sehingga kita dipercaya rakyat, kemudian perizinan yang berbelit belit kita sudah pangkas. Inflasi kita juga dibawa rata rata nasional. Tandasnya.
Saat mengakhiri sambutannya,
Nurdin Abdullah berharap kepada peserta seminar agar memberikan sinergi yang kuat dengan pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo dalam pemaparannya mengatakan, bahwa dulu pada saat orde baru tata pemerintahan kita dikomandoi oleh satu saja yaitu, Golkar dan sekarang kita masa transisi yaitu orde reformasi namun belum tuntas, sekarang harusnya reformasi birokrasi. Pintanya.

Lanjut Cahyo Kumolo, bahwa di kementerian yang saya pimpin, kita sudah memangkas jabatan eselon 3 dan 4, sekarang sisa eselon 1 dan 2, dan ternyata tidak ada gejolak.