Gubernur Minta KPU untuk Meminimalisir Terjadinya Kesalahan dalam Pemilu

Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah menghadiri Rapat Koordinasi Terpadu Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulsel di Maccora Ballroom Rinra Hotel Makassar, Senin (25/3/2019). Kegiatan ini juga dihadiri Forkopimda Sulsel serta para kepala daerah serta stakeholder terkait.

Kegiatan ini digelar untuk memantapkan persiapan yang ada dan merupakan tindak lanjut dari pertemuan gubernur dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulsel di Rumah Jabatan beberapa waktu lalu. Dimana KPUD meminta dana cadangan sebesar Rp32 miliar ke Pemprov Sulsel. 

Dana tersebut dimaksudkan untuk persiapan sosialisasi dan pelatihan sebelum memasuki Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Permohonan cadangan anggaran diajukan pihak KPUD karena kuatir anggaran yang disiapkan dari KPU pusat belum bisa cair sebelum pelaksanaan perhelatan akbar tersebut.

Gubernur Sulsel meminta agar dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk seluruh komisioner KPU se-Sulsel sebelum menghadapi Pemilu.

"KPU juga lagi gelisah anggaran rekapitulasi. Walaupun demikian tidak perlu ragu karena Pemprov hadir untuk menyelesaikan persoalan yang ada," ungkapnya.

Dalam arahannya, gubernur menyampaikan, menjelang pemilu kehadiran rakor ini memantapkan persiapan sebulan sebelum pelaksanaan. NA juga melaporkan kondisi Sulsel dalam kondisi kondusif. Zona hijau yang tercipta di 2018 diharapkan bisa dilanjutkan.

"Kita hadir untuk mensolidkan persiapan hajatan lima tahun kita, kenapa harus disiapkan dengan baik. Karena ini pemilu pertama yang Pilpres dan Pilegnya bersamaan," sebut Nurdin Abdullah.

Selain itu, Ia menekankan untuk meminimalisasi kekurangan yang ada. Dimana setiap pihak harus mengambil peran. Termasuk kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan. 

Untuk komunikasi dengan PT. Telkom diharapkan berperan untuk menghadirkan alat komunikasi dan juga ketersediaan listrik oleh PLN, sehingga pelaksanaan Pemilu bisa berjalan lancar dan baik.

"Nanti akan disampaikan oleh Ketua KPUD apa kebutuhan- kebutuhan yang diperlukan," ujarnya.

Nurdin Abdullah juga berpesan agar menjelang pemilu harus waspada pada hoaks, ujaran kebencian dan fitnah. Ia juga berharap, agar ASN lebih profesional menghadapi pemilu. Setiap tahun anggaran APBN dikeluarkan tidak kecil, sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan, terutama untuk tingkat partisipasi pemilih.

Demikian juga dengan Dukcapil agar lebih masif bergerak, warga terdaftar mengetahui penyelenggaraan pemilu dan dapat menggunakan haknya. 

Ia meminta TPS juga kreatif menampilkan atraksi-atraksi untuk menarik warga menuju ke TPS menggunakan haknya.

Berkait logistik, harus dipastikan tersortir dengan baik dan tersimpan dengan aman termasuk kota suara. Logistik ini juga dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.

"Saya minta KPU juga jangan karena hanya persoalan trasportasi terkendala pelaksanaan yang ada," ucapnya.

Tahap perhitungan juga diharapkan berjalan hikmat dan mengatisipasi tindakan provokasi. Demikian antisipasi hasil quick count sudah memberikan perhitungan cepat, agar tidak ada konvoi yang bisa memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Rekapitulasi diharapkannya bisa selesai tepat waktu. 

Dia minta KPUD daerah untuk senantiasa menjalin komunikasi dengan pimpinan daerah, agar tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan yang ada, "Kunci dari keberhasilan pemilu karena hadirnya soliditas kita," pungkasnya.

Senin, 25 Maret 2019