- Profil
- Program
- Regulasi
- Informasi Publik
- Pelayanan Publik
- Keuangan
- PPID
- Login
Dinas Komunikasi Informasitka, Statistika, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Urip Sumoharjo No.269, Makassar, Sulawesi Selatan
03 May 2017
Pelaksanaan e-government di Sulsel masih terkendala anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Padahal, penerapan e-government dalam pelayanan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik, serta untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan adanya proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat.
Staf Ahli Pemprov Sulsel, Abdul Haris, mengatakan, e-government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap citra pelayanan pemerintah, khususnya birokrasi. Disamping itu, dengan diterapkannya e-government, pemerintah akan memiliki satu data tentang kemiskinan, kesehatan, pangan, perumahan, dan sebagainya, sehingga dapat dibuat perencanaan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Sayangnya, untuk menerapkan e-government secara maksimal, pemerintah masih terkendala anggaran dan SDM," kata Abdul Haris, pada Sosialisasi e-Government, di Losari Metro Hotel, Rabu (3/5/2017) malam lalu.
Ia mengungkapkan, pengembangan e-government sudah berlangsung lama, namun belum merata di seluruh daerah, termasuk di Sulsel. Begitu juga di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. Penyelenggaraan e-government mulai dari pengelolaan infrastruktur jaringan, aplikasi, masih berjalan sendiri-sendiri di setiap OPD, sehingga kelihatan tidak terorganisir.
"Kami berharap, dengan terbentuknya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ke depan tata kelola penyelenggaraan e-government akan berjalan dengan baik, dan lebih terorganisir," terangnya.
Haris menambahkan, pengelolaan e-government yang terorganisir akan mempermudah melakukan integrasi sistem dan konektifitas antara sistem yang satu dengan sistem yang lain yang ada di setiap OPD, begitu pula dalam penyelenggaraan e-government yang ada di kabupaten/kota di Sulsel.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulsel, Andi Hasdullah, mengatakan, sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tata kelola e-government. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan teknologi informasi, infrastruktur jaringan, dan aplikasi dalam menunjang kegiatan e-government.
