Makassar, kominfo.sulselprov.go.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani yang diwakili oleh Mujiono Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Subbidang Ekonomi membuka pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang inklusif bagi perencana OPD di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Remcy, Senin (21/11/2022).
Dalam sambutannya menyampaikan, sangat mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama yang dilakukan USAID ERAT dan DP3A DALDUK-KB yang menginisiasi peningkatan kapasitas perencana untuk memastikan penganggaran pencegahan perkawinan anak melalui pelatihan PPRG yang inklusif tematik pencegahan perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Selatan. “Pemerintah daerah berharap dalam pelatihan ini dapat dilakukan identifikasi rencana kerja PD yang terkait upaya pencegahan perkawinan anak, pendampingan PD dalam Menyusun analisis kegiatan melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender dan inklusif tematik dan memastikan adanya lembar anggaran responsif gender (GBS) masing-masing OPD terkait pencegahan perkawinana anak,” ucapnya.
Sementara itu, Shinta selaku PC USAID ERAT Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan, sejak April 2022 ketika program ini diluncurkan, pihaknya bersama OPD maupun mitra telah berkomitmen dengan jajaran provinsi untuk fokus pada isu prioritas daerah. Hal ini merupakan langkah maju yang perlu diapresiasi. Mengingat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bersama-sama mengawal isu perkawinan anak.
Pelatihan ini bukan hanya melibatkan DP3A DALDUK-KB tetapi juga OPD lain, khususnya Bappelitbangda terkait pembahasan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, pada kesempatan tersebut PC USAID ERAT Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan bahwa program tersebut telah dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Selayar. “Tetapi dari keseluruhan proses tersebut, kami mendapatkan respon positif. Ada harapan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas perempuan dan anak di provinsi dan kabupaten/kota, tetapi mereka juga punya harapan bahwa apa yang mereka kerjakan dapat berkontribusi perbaikan indeks kota layak anak (KLA),” tambahnya.
Ia juga berharap bahwa program ini mengarah ke hal prositif terutama dalam waktu dekat akan mendampingi provinsi untuk membuat rencana pembangunan daerah yang hasilnya dapat mengawal program-program yang akan diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026.
Pelatihan ini juga bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas perencana Perangkat Daerah untuk mengenali dan menganalisis permasalahan, penyebab dan dampak, kesenjangan serta memastikan perencanaan dan penganggaran melalui PPRG yang integratif dan inklusif khususnya tematik pencegahan perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia juga berharap hasil dari pelatihan ini dapat diselaraskan dengan program kegiatan lintas PD. “Hasil analisis GAP selanjutnya diselaraskan melalui proses tagging perencanaan program dan anggaran oleh Bapelitbangda sehingga diharapkan program kegiatan lintas PD dapat secara efektif bersinergi menurunkan perkawinan anak di Sulsel,” tambahnya.
Pelatihan ini dilakasanakan selama dua hari sejak tanggal 21 sampai 22 November 2022 yang bertujuan untuk menguatkan kapasitas perencana OPD dalam menyusun anggaran yang terkait pencegahan perkawinan anak di provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini diikuti oleh perencana di 16 OPD diantaranya, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Sleatan, DP3A DALDUK KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Daerah.
Hadir sebagai observer pada kegiatan ini dari Tim USAID (GESI Officer dan USAID Program ERAT), USAID Momentum, USAID MADANI dan UNICEF. (*)
