Diskominfo-SP Selayar Sharing Knowledge keterjangkauan layanan JIP

Makassar - Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Selayar melakukan Konsultasi ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu (28/8/2024). Bersama 2 (dua) orang Pejabat Fungsional, Fokus konsultasi ini membahas tentang keterjangkauan layanan Intra Pemerintah Di Kantor Kecamatan wilayah  Kepulauan  Daerah Kab. Selayar. “Kondisi geografis daerah kepulaan selayar yang terdiri dari darat dan kepulauan yang cukup jauh, menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan konsultasi ini”, ujar Andi Chitra Opu.

Andi Paisal selaku Ketua Tim Kerja Kerja Pengeloalaan Data dan E-Gov Bidang Aptika Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan, yang menerima rombongan mengatakan penanganan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) merupakan salah satu tugas pokok bidang Aptika yang harus dikelola secara maksimal. Jaringan ini harus menjangkau seluruh perangkat OPD dan jika memungkinakan sampai pada Tingkat Kecamatan dan layanan puskesmas. Untuk daerah kepulauan seperti selayar tentu butuh upaya dan strategi khusus dalam layanan JIP ini. “Walaupun merupakan jaringan terpusat, namun tetap butuh dukungan pembiayaan untuk mengadakan perangkat serta memenuhi kapasitas bandwidth di seluruh Organisasi  Perangkat Daerah”, jelas Andi Paisal.

Menurutnya, Pemenuhan jaringan intra pemerintah di daerah kepulauan seperti Kepulauan Selayar memerlukan pendekatan yang cermat karena tantangan geografis dan infrastruktur. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan survei untuk memahami kebutuhan spesifik dan tantangan lokal, termasuk infrastruktur yang ada dan potensi lokasi yang sulit dijangkau. Melihat kondisi lokal tersebut, peningkatan infrastruktur jaringan dilakukan dengan mempertimbangkan teknologi yang sesuai, seperti fiber optik, satelit, atau radio frekuensi. Teknologi yang dipilih, tentu saja teknologi yang dapat mengatasi keterbatasan geografis dan memberikan kecepatan serta kestabilan yang memadai.

Kerjasama dengan Penyedia Jaringan juga perlu mendapat perhatian. Kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau telekomunikasi, dimaksudkan untuk memastikan adanya dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, Kondisi internal yang tidak kalah pentingnya yaitu pengembangan Sumber Daya Lokal. Sumber daya lokal perlu dilatih untuk pengelolaan dan pemeliharaan jaringan, serta mengembangkan kapasitas teknis lokal.

“Dan Point penting disini adalah, Pendanaan dan Dukungan pembiayaan pemerintah yang tentu saja kita kondisikan dengan kemampuan APBD untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan jaringan”, lanjut Andi Paisal.

Setelah semua terimplementasi dengan baik, pemantauan dan evaluasi secara berkala tetap dilaksanakan untuk memastikan jaringan berjalan dengan baik dan dapat menangani beban serta kebutuhan yang berkembang. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan jaringan intra pemerintah di Kepulauan Selayar dapat berjalan efektif dan mendukung berbagai aktivitas pemerintah di daerah tersebut. Sebagai penutup, Andi Paisal menekankan bahwa “Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pemprov sulsel terus mendorong konektivitas dan  layanan  digital  di Pemda menuju Implementasi SPBE”. (*)