Sarana
logo
blog
Diskominfo-SP Sulsel

23 May 2017

BIMTEK PENGELOLAAN OPINI PUBLIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Hasdullah, M.Si membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Opini Publik Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Grand Imawan, Makassar, Selasa (23 Mei 2017).

Andi Hasdullah dalam sambutannya mengatakan, masyarakat sebagai public eksternal dari instansi pemerintahan daerah sudah seharusnya diberi ruang dan kesempatan melalui berbagai media untuk menyalurkan pendapatnya. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana citra instansi yang berkembang dilingkungan sekitarnya dan juga sebagai bahan dalam menentukan setuju atau tidaknya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah itu sendiri.

“Pengelolaan opini ublik dalam menjalankan peranan umumnya pada instansi tempat public itu berada dan bersifat negative dan tidak menguntungkan instansinya sendiri,” lanjutnya

Menurutnya, Opini public muncul di masyarakat karena ada persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, tetapi pendapat orang-orang tersebut ternyata tidak sama, ada ihak yang setuju dan ada pihak yang tidak setuju. Dan hal inilah yang menjadi perdebatan di masyarakat.

Ia menambahkan, dii setiap instansi terutama instansi pemerintahan daerah dunia pengelolaan opini publik mempunyai peran ganda, disatu pihak berupayamenjaga citra, baik terhadap lembaga ataupun organisasi yang diwakilinya dan dipihak lain harus berhadapan dengan berbagai situasi yang kurang menguntungkan seperti opini atau issu public yang negative, controversial, bertentangan, hingga menghadapi saat yang paling genting dan krisis kepercayaan atau citra yang harus dihadapi oleh instansi dan divisi sebagai juru bicaranya.

Dalam pengelolaan opini public ini, ada beberapa bagian yang harus dilakukan antara lain, pencarian fakta/permasalahan (Fact Finishing) , perencanaan (planning), komunikasi (Comunicatin), evaluasi (evaluatin).

“Diharapkan pemanfaatan pengelolaan opini public dalam setiap lembaga/instansi tidak semata-mata mengikuti trend saja, namun harus dioptimalkan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi pelayanan publik yang aman, nyaman, tertib dan berkesinambungan,"pungkasnya.

Informasi Lebih Lanjut