Awal Tahun, Gubernur Semangati ASN Untuk Tingkatkan Kinerja

MAKASSAR -- Awal tahun 2020 ini, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengumpulkan seluruh pejabat dan ASN lingkup Kantor Gubernur Sulsel.

Orang nomor satu Sulsel itu memimpin apel awal tahun di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 2 Januari 2020.

Nurdin di hadapan ribuan ASN memberi semangat agar optimis menyambut 2020 ini. Dia mengimbau ASN untuk bekerja lebih profesional lagu. Utamanya dalam optimalisasi program dan serapan anggaran untuk masyarakat.

"ASN harus bekerja lebih profesional. Mampu menjadi supporting bagi dinasnya. Saya mohon kerja cepat, tepat, dan bisa dipertanggungjawabkan, 2020 sangat tegas, no action, kami take over, ada yang tidak mampu direalisasikan, kami ambil alih, ini penting sekali untuk kami sampaikan," tegas Prof Nurdin di hadapan seluruh ASN lingkup Pemprov Sulsel.

Selanjutnya, Nurdin Abdullah mengharapkan penggunaan anggaran daerah berorientasi pada pengembangan program yang bermanfaat bagi masyarakat. "Saya berharap mindset kita berubah. Kita harus mulai berpikir bukan bagaimana menghabiskan APBD, tapi program apa yang bisa saya hasilkan dengan APBD ini, dan apa yang bisa saya lakukan untuk rakyat," sebutnya.

Dia menjelaskan, catatan penting yang harus diperhatikan dan menjadi perhatian adalah terkait lambannya serapan anggaran di tahun 2019. Mengacu pada persoalan itu, Nurdin berharap di tahun 2020 setiap OPD mampu bekerja lebih cepat dan optimal uatamanya dalam hal belanja pengadaan barang dan jasa. "Seluruh dinas-dinas harus seiring sejalan sesuai kecepatan penganggaran, ini harus kita kontrol betul, mohon perhatian teman-teman," serunya.

Nurdin juga menegaskan akan mengoptimalkan kerja dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) guna menghapus praktik pungli di pemerintahan. "APIP harus mulai rencana dari awal, melakukan pencegahan, ada audit rutin, sebab rawan terjadi negosiasi, kita bisa selamatkan anggaran melalui APIP, ini dalam rangka mendukung saber pungli," sebut Nurdin.

Hal ini, kata Nurdin sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang mengharapkan adanya pencegahan dari para penegak hukum untuk meminimalisir kebocoran anggaran.