rencana kerja
BAB I
P E N D A H U L U A N
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan RENJA Perangkat Daerah.
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2017 sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2017. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.1 MAKSUD
Maksud disusunnya Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 adalah sebagai pedoman dan arah didalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017.
1.2 TUJUAN
Adapun tujuan dibuatnya Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah:
1. Sebagai pengendalian kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategis, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapaiannya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan indikator capaian;
4. Sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS serta RKA Tahun 2017;
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan.
1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN
Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandiandalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :
1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,
Pada bagian ini diuraikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,
Pada bagian ini diuraikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan,
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV. PENUTUP,
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian belum dapat disajikan mengingat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu kami hanya menguraikan program dan kegiatan serta indikator yang masuk dalam RKPD 2017.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Kajian atas Indikator Kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, dan RKPD 2018.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup instansi pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan indikator kinerja utama untuk menyelaraskan dalam penetapan indikator kinerja untuk tahun 2017 adalah :
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan |
|
|||||||||
|
|
|||||||||
No. |
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan |
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output) |
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017 |
Realisasi Capaian Program Tahun 2017 |
Proyeksi |
|
||||
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan perkantoran |
100% |
|
100% |
|
|||||
1 |
Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis |
Tersedianya Jasa Kantor dan Pakai Habis |
1 Tahun |
|
1 Tahun |
|
||||
2 |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi |
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi |
1 Tahun |
|
1 Tahun |
|
||||
3 |
Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian |
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkantoran |
1 Laporan |
|
1 Laporan |
|
||||
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD |
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas |
100% |
|
100% |
|
|||||
4 |
Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana |
Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana |
20 |
|
20 |
|
||||
5 |
Penatausahaan Adminitrasi SKPD |
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Administrasi |
100 |
|
100 |
|
||||
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD |
Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja |
|
|
|
|
|||||
6 |
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran |
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran |
5 Dokumen |
|
5 Dokumen |
|
||||
7 |
Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan |
Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan |
7 Dokumen |
|
7 Dokumen |
|
||||
8 |
Forum SKPD |
Jumlah Peserta |
1 kali |
|
1 kali |
|
||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi |
Terwujunya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi |
100% |
|
100% |
|
|||||
9 |
Pengelolaan Data dan Informasi |
Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola |
4 data/Informasi |
|
4 data/Informasi |
|
||||
10 |
Penyajiam Data dan Informasi Melalui Website |
Penyediaan Data dan Informasi Website |
|
|||||||
11 |
Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan |
Tersedianya Pengembangan Infrastruktur Jaringan |
1 Tahun |
|
1 Tahun |
|
||||
12 |
Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik |
Jumlah Layanan Aplikasi SPSE, SIRUP dan e-Catalog |
3 Aplikasi |
|
3 Aplikasi |
|
||||
13 |
Bimtek Pengelolaan Website |
Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Website |
80 Orang |
|
80 Orang |
|
||||
14 |
Sosialisasi Tentang E-Goverment |
Jumlah Peserta Sosialisasi E-Government |
100 Peserta |
|
100 Peserta |
|
||||
15 |
Penyediaan Jasa Bandwith Internet |
Jumlah Kapasitas Bandwith untuk Koneksi Internet |
25 Mbps Lokal dan 25 Mbps Global |
|
25 Mbps Lokal dan 25 Mbps Global |
|
||||
16 |
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik |
Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik |
5 Layanan |
|
5 Layanan |
|
||||
17 |
Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik |
Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Mengikuti Pelatihan |
200 Orang |
|
200 Orang |
|
||||
18 |
Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa |
1 Laporan |
|
1 Laporan |
|
||||
19 |
Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report |
Jumlah Laporan Pakar Report |
1 Sistem |
|
1 Sistem |
|
||||
20 |
Pengembangan Layanan LPSE |
Jumlah Layanan Pengembangan LPSE |
|
|
|
|
||||
Program Pengembangan Data dan Informatika |
Terwujudnya Pengembangan Data dan Informatika |
100% |
|
100% |
|
|||||
21 |
Kegiatan Survei dan Kompilasi Produk Adminstrasi (Kompromin) Statistik Sektoral |
Jumlah Hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral |
1 Laporan |
|
1 Laporan |
|
||||
22 |
Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral |
Jumlah Laporan Layanan Statistik Sektoral |
1 Laporan |
|
1 Laporan |
|
||||
|
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
23 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov. Sulsel |
Jumlah Jaringan Komunikasi yang Dipelihara dan Diperbaiki |
1 Kali |
|
1 Kali |
|
||||
24 |
Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral |
Forum Koordinasi |
1 Kali |
|
1 Kali |
|
||||
25 |
Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik |
Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
1 Kali |
|
1 Kali |
|
||||
Program Pengembangan/ Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi |
Terwujudnya Pengembangan Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Komifo, Media Massa |
100% |
|
100% |
|
|||||
26 |
Literasi Pengguna Media Sosial |
Jumlah Peserta Literasi Pengguna Media Sosial |
2000 Orang |
|
2000 Orang |
|
||||
27 |
Pengelolaan Opini Publik |
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Opini Publik |
1 Laporan% |
|
1 Laporan% |
|
||||
28 |
Bimtek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikasi |
Bimtek Pengembangan Sumber Daya Pengelola Komunikasi |
1 Kali |
|
1 Kali |
|
||||
29 |
Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi |
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi |
1 Laporan |
|
1 Laporan |
|
||||
30 |
Layanan dan Pengelolaan Informasi |
Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi |
1 Laporan |
|
1 Laporan |
|
||||
31 |
Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi |
Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi |
1 Laporan |
|
1 Laporan |
|
||||
32 |
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan |
Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan |
80 Orang |
|
80 Orang |
|
||||
33 |
Pelaksanaan PPID |
Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan PPID |
100 Orang |
|
100 Orang |
|
||||
34 |
Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) |
Jumlah Peserta Bimtek PPID |
1 Kali |
1 Kali |
|
|||||
|
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
35 |
Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel |
Jumlah Layanan Jaring Komunikasi Sandi Prov. Sulsel |
OPD Prov SulSel dan 24 Kab./Kota |
|
OPD Prov SulSel dan 24 Kab./Kota |
|
||||
36 |
Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi |
Jumlah Sumber Daya Manusia Sandi yang Mengikuti Pelatihan |
5 Orang |
|
5 Orang |
|
||||
37 |
Penata Laksana Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah |
Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV |
1 Laporan |
|
1 Laporan |
|
||||
38 |
Penata Laksana Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah |
Jumlah Peserta Sosialisasi |
1 Laporan |
|
1 Laporan |
|
||||
39 |
Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel |
Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel |
150 Orang |
|
150 Orang |
|
||||
40 |
Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Kab/Kota Se Sulsel |
Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian |
24 Kab./Kota |
|
24 Kab./Kota |
|
||||
|
2.3.3. Isu-isu Strategis
Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:
1. Pemanfaatan Teknonologi informatika (e-government) dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal.
2. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DISKOMINFO dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:
a) Optimalisasi Layanan Pemerintah Provinsi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi yang pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
b) Melaksanakan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral;
c) Peningkatan pemanfaatan informasi dari lembaga/media public; pemerintah oleh masyarakat
d) Peningkatan SDM untuk mendukung pendayagunaan teknologi dan sistem informatika;
e) Pengamanan informasi dan persandian pada perangkat daerah dan Kab./Kota;
f) Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi.
Tabel 2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 |
||||
No. |
Rincian |
Tanget |
Kenaikan Rata-Rata |
|
|
|
2016 |
2017 |
|
1 |
Prosentase Layanan Pemerintah Provinsi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi |
100% |
100% |
|
2 |
Prosentase hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik (Kompromi) Sektoral |
100% |
100% |
|
3 |
Jumlah laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan layanan Statistik Sektoral tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan |
100% |
100% |
|
4 |
% pemanfaatan informasi dari lembaga/media publik pemerintah oleh masyarakat |
100% |
100% |
|
5 |
Jumlah media yang tersedia yang dapat diakses oleh Masyarakat |
100% |
100% |
|
6 |
Jumlah Peningkatan SDM dalam mendukung Pendayagunaan Teknologi dan Sistem Informatika |
|
|
|
7 |
Prosentase Pengamanan Penyelengaraan Persandian |
100% |
100% |
|
8 |
Persentase Lembaga Penyiaran dan Media yang memenuhi Standarisasi dan Peraturan yang Berlaku |
100% |
100% |
|
Adapun indikator sasaran dalam pelayanan merupakan bagian dari indikator kinerja utama dengan fokus kepada arahan teknis dan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Dinas yang terdiri atas 4 bagian. Target indikator tersebut dituangkan pada matriks sebagai berikut :
Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan PersandianProvinsi Sulawesi Selatan TA. 2017 sesuai Draft Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan PersandianProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
SASARAN STRATEGIS |
|
INDIKATOR KINERJA |
TARGET |
PROGRAM/KEGIATAN |
PEMBIAYAAN |
|
|
||||||
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pembangunan yang Efektif dan Efesien di Provinsi Sulawesi Selatan |
% pelayanan perkantoran 1. Tersedianya Jasa Kantor dan Pakai Habis 2. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkantoran |
100% 1 Tahun 1 Tahun 1 Laporan |
1. 2. 3. |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkantoran |
APBD |
|
% Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 4. Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 5. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Administrasi |
100 % 1 Laporan 1 Laporan |
4. 5. |
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penatausahaan Adminitrasi SKPD |
|||
% tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan SAP |
100% |
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja |
||||
67 8 |
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD |
4 dok |
6. 7. 8. |
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan Forum SKPD |
APBD |
|
% Pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi |
100 % |
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi |
||||
9. Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola 10 Penyediaan Data dan Informasi Website 11 Tersedianya Pengembangan Infrastruktur Jaringan
12 Jumlah Layanan Aplikasi SPSE, SIRUP dan e-Catalog 13 Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Website 14 Jumlah Peserta Sosialisasi E-Government15 16 Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
17 Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Mengikuti Pelatihan 18 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 19 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 20. Jumlah Layanan Pengembangan LPSE |
6 Lap/Dok 4 Lap/Dok 4 Lap/Dok 100 Peserta 4 Lap/Dok 1 Lap/Dok |
9. 10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 |
Pengelolaan Data dan Informasi Penyajiam Data dan Informasi Melalui Website Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Bimtek Pengelolaan Website Sosialisasi Tentang E-Government Penyediaan Jasa Bandwith Internet Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report Pengembangan Layanan LPSE |
APBD |
||
Terwujudnya Pengembangan Data dan Informatika |
100 % |
Program Pengembangan Data dan Informatika |
||||
21. Jumlah Hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral 22. Jumlah Laporan Layanan Statistik Sektoral 23. Jumlah Jaringan Komunikasi yang Dipelihara dan Diperbaik 24. Pelaksanaan Forum Koordinasi 25. Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik |
|
21
22
23
24
25 |
Survei dan Kompilasi Produk Adminstrasi (Kompromin) Statistik Sektoral Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektora Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov. Sulsel Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik |
|||
Terwujudnya Pengembangan Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Komifo, Media Massa |
Program Pengembangan/ Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi |
|||||
26. Jumlah Peserta Literasi Pengguna Media Sosial 27. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Opini Publik 28. Bimtek Pengembangan Sumber Daya Pengelola Komunikasi 29. 29. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi 30. Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi 31. Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi 32. Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan 33. Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan PPID 34. Jumlah Peserta Bimtek PPID 35. Jumlah Layanan Jaring Komunikasi Sandi Prov. Sulsel 36. Jumlah Sumber Daya Manusia Sandi yang Mengikuti Pelatihan 37. Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV 38. Jumlah Peserta Sosialisasi 39. Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel 40. Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian |
26 27 28
29
30
31
32
33 34
35
36
37
38
40 |
Literasi Pengguna Media Sosial Pengelolaan Opini Publik Bimtek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikasi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Pelaksanaan PPID Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian |
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018 yaitu : “Mewujudkan Masyarakat Informasi Untuk Sulsel Lebih Maju, Mandiri dan Modern ”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pembinaan Dan Pengamanan Media Informasi Publik
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik
Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran,dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Biro Bina Pembangunan. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Pejabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dilihat pada table berikut ini
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan
Program/Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 terdiri dari 6 (enam) program dan 40 ( Empat Puluh ) Kegiatan, dengan jumlah anggaran pokok Rp.11.650.000.000,- sebagai berikut :
A. Program dan Kegiatan
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
· Penyedian Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis
· Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
· Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian
2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD
· Pemeliharaan dan Peningkatan Saran dan Prasarana
· Penatausahaan Administrasi SKPD
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM
EVALUASI KINERJA SKPD
· Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
· Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan
· Forum SKPD
4. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
· Pengelolaan data dan informasi
· Penyajian data dan informasi melalui Website
· Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan
· Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
· Bintek Pengelolaan Website
· Pemanfaatan dan Pengembangan Jaringan
· Pemeliharaan layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
· Bimtek Pengelolaan Website
· Sosialisasi tentang tentang e -Goverment
· Penyediaan Jasa Bandwidth Internet
· Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
· Pelatihan Penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
· Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kab./Kota
· Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report
· Pengembangan Layanan LPSE
5. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMATIKA
· Survei dan kompilasi produk administrasi(Kompromin) Statistik Sektoral
· Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral
· Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov SulSel
· Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral
· Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. PENGEMBANGAN/PEMELIHARAAN PRASARANA DAN PENGAWASAN BIDANG KOMINFO, MEDIA MASSA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
· Literasi Pengguna Media Sosial
· Pengelolaan Opini Publik
· Bintek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikas
· Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi
· Layanan dan Pengelolaan Informasi
· Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi
· Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
· Pelaksanaan PPID
· Bintek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)
· Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Daerah Prov.SulSel
· Pemenuhan dan pengembangan Sumber Saya Manusia Sandi
· Penata laksanaan kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran daerah
· Sosialisasi tentang Regulasi Penyiaran
· Edukasi tentang Pengelolaan TV Kabel
· Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Kab./Kota
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 merupakan fokus kerja dalam satu tahun ke depan. Berbagai langkah operasional dan target sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja guna mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Tahun 2018 ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan bagi Kepala Dinas, tetapi juga mengikat para pejabat dan seluruh pegawai yang berada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL |
Ir.H.ANDI HASDULLAH,M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19610420 198603 1 022 |
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Provinsi Sulawesi Selatan
SKPD : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
KODE |
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN |
RENCANA TAHUN 2017 |
CATATAN PENTING |
PRAKIRAAN MAJU |
|
||||
LOKASI |
TARGET CAPAIAN KINERJA |
PAGU INDIKATIF |
SUMBER DANA |
TARGET CAPAIAN KINERJA |
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Dalam Juta) |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.20.03.05..01 |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
% Efektifitas Pelayanan Perkantoran |
Dinas KISP |
100% |
|
APBD |
|
|
2.186.950.000 |
|
1.02.10.1.02 .10.01.01.001 |
Penyediaan Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis |
TersedianyaJasa Kantor dan Pakai Habis |
Dinas KISP |
1 Tahun |
82.150.000
|
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.002 |
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi |
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
|
Dinas KISP |
1 Tahun |
452.000.000. |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.01.003 |
Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian |
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminsitrasi Persuratan dan Kepegawaian |
Dinas KISP |
1 Laporan |
76.120.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01 .02 |
Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD |
Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja SKPD |
Dinas KISP |
100% |
|
APBD |
|
|
5.226.650.000 |
.026 |
1.02.10.1.02.10.01.02.001 |
Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana |
Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana |
Dinas KISP |
1 Laporan |
853.266.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.02.002 |
Penatausahaan Adminitrasi SKPD |
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Administra |
Dinas KISP |
1 Laporan |
242.734.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.20.03.05..03 |
Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja |
Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
|
Dinas KISP |
. |
|
|
|
|
447.000.000 |
|
1.02.10.1.02.10.01.03.001 |
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran |
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran |
Dinas KISP |
5 Dokumen/Lap. |
60.000.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.03.003 |
Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan |
Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan |
Dinas KISP |
7 Dokumen |
270.300.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.03.007 |
Forum SKPD |
Jumlah Peserta |
Prov.SulSel |
90 Orang |
50.900.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04 |
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi |
|
Dinas KISP |
|
|
APBD |
|
|
4.020.700.000 |
|
1.02.10.1.02.10.01.04.001 |
Pengelolaan Data dan Informasi |
Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola |
Prov.SulSel |
4 Data/Imformasi |
203.200.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.002 |
Penyajiam Data dan Informasi Melalui Website |
Penyediaan Data dan Informasi Website |
Prov.SulSel |
1 tahun |
377.000.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.003 |
Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan |
Tersedianya Pengembangan Infrastruktur Jaringan |
Prov.SulSel |
1 tahun |
368.950.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.004 |
Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik |
Jumlah Layanan Aplikasi SPSE, SIRUP dan e-Catalog |
Prov.SulSel |
3 Aplikasi |
116.400.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.005 |
Bimtek Pengelolaan Website |
Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Website |
Prov.SulSel |
80 Orang |
191.500.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.006 |
Sosialisasi Tentang E-Goverment |
Jumlah Peserta Sosialisasi E-Government |
Prov.SulSel |
100 Peserta |
175.400.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.007 |
Penyediaan Jasa Bandwith Internet |
Jumlah Kapasitas Bandwith untuk Koneksi Internet |
Prov.SulSel |
25 Mbps Lokal dan 25 Mbps Global |
622.100.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.008 |
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik |
Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik |
Prov.SulSel |
5 Layanan |
189.000.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.009 |
Pelatiahan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik |
Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Mengikuti Pelatihan |
Prov.SulSel |
200 Orang |
113.300.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.010 |
Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa |
Prov.SulSel |
4 Kabupaten/Kota |
82.400.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.011 |
Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report |
Jumlah Laporan Pakar Report |
Prov.SulSel |
1 Laporan |
115.000.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.04.012 |
Pengembangan Layanan LPSE |
Jumlah Layanan Pengembangan LPSE |
Prov.SulSel |
1 Sistem |
107.600.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.01.05 |
Program Pengembangan Data dan Informatika |
|
Prov.SulSel |
|
|
APBD |
|
|
2.845.000.000 |
|
1.02.10.1.02.10.01.05.001 |
Survei dan Kompilasi Produk Adminstrasi (Kompromin) Statistik Sektoral |
Jumlah Hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral |
Prov.SulSel |
1 lap/Dok. |
148.400.000 |
APBD |
|
. |
|
|
1.02.10.1.02.10.01.05.002 |
Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral |
Jumlah Laporan Layanan Statistik Sektoral |
Prov.SulSel |
1 lap/Dok. |
142.510.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.05.003 |
Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov. Sulsel |
Jaringan Komunikasi yang Dipelihara dan Diperbaiki |
Prov.SulSel |
2 Jaringan |
132.100.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.05.004 |
Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral |
Pelaksanaan Forum Koordinasi |
Prov.SulSel |
2 Kali |
82.090.000.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.05.005 |
Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik |
Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
Prov.SulSel |
1 Kali |
71.000.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08 |
Program Pengembangan/ Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi
|
|
Prov.SulSel |
|
|
APBD |
|
|
20.379.639.600 |
|
1.02.10.1.02.10.01.08.001 |
Literasi Pengguna Media Sosial |
Jumlah Peserta Literasi Pengguna Media Sosial |
Prov.SulSel |
4 Kegiatan, 2000 orang |
928.600.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.002 |
Pengelolaan Opini Publik |
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Opini Publik |
Prov.SulSel |
1 Laporan |
82.250.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.003 |
Bimtek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikasi |
Jumlah Bimtek Pengembangan Sumber Daya Pengelola Komunikasi |
Prov.SulSel |
1 Kali |
232.750.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.007 |
Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi |
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
|
Prov.SulSel |
1 Laporan |
116.275.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.008 |
Layanan dan Pengelolaan Informasi |
Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi |
Prov.SulSel |
1 Laporan |
126.875.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.009 |
Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi |
Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi |
Prov.SulSel |
1 Laporan |
145.725.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.010 |
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan |
Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan |
Prov.SulSel |
4 Laporan |
2.304.980.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.012 |
Pelaksanaan PPID |
Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan PPID |
Prov.SulSel |
1 Laporan |
63.500.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.013 |
Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) |
Jumlah Peserta Bimtek PPID |
Prov.SulSel |
80 Peserta |
49.000.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.018 |
Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel |
Jumlah Layanan Jaring Komunikasi Sandi Prov. Sulsel |
Prov.SulSel |
SKPD dan Kab/Kota |
236.800.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.019 |
Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi |
Jumlah Sumber Daya Manusia Sandi yang Mengikuti Pelatihan |
Prov.SulSel |
5 Orang |
67.000.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.020 |
Penata Laksana Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah |
Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV |
Prov.SulSel |
1 Laporan |
1.410.425.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.021 |
Sosialisasi tentang Regulasi Penyiaran
|
Jumlah Peserta Sosialisas |
Prov.SulSel |
100 Orang |
75.450.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.022 |
Edukasi tentang Pengelolaan TV Kabel |
Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel |
Prov.SulSel |
150 Peserta |
97.850.000 |
APBD |
|
|
|
|
1.02.10.1.02.10.01.08.023 |
Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Kab/Kota Se Sulsel |
Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian |
Prov.SulSel |
24 Kab/Kota |
384.100.000 |
APBD |
|
|
|
|