BAB I

P E N D A H U L U A N

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan RENJA Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2017 sebagai Perangkat Daerah  pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2017. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

 

1.1  MAKSUD

         Maksud disusunnya Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 adalah sebagai pedoman dan arah  didalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017.

 

 1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dibuatnya Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1.    Sebagai pengendalian kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategis, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;

2.    Tercapaiannya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;

3.    Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan indikator capaian;

4.    Sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran  Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS serta RKA Tahun 2017;

5.    Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan.     

                   

1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandiandalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1.    Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;

2.    Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;

3.    Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

 

1.4    SISTEMATIKA PENULISAN

 

BAB I.  PENDAHULUAN

 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab  berikutnya dapat dipahami dengan baik.

 

BAB II.  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

 

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra   SKPD.

 

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya  dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun  yang direncanakan.

 

    2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD

 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

 

 

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

 

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Pada bagian ini diuraikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

 

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, 

Pada bagian ini diuraikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3.  Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

 

 

 BAB IV.  PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

  

 

 

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

 

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian belum dapat disajikan mengingat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Provinsi Sulawesi Selatan  terbentuk pada Tahun 2016  berdasarkan Peraturan Daerah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor  83 Tahun 2016 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu kami hanya menguraikan program dan kegiatan serta indikator yang masuk dalam RKPD 2017. 

 

2.2  ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

 

Kajian atas Indikator Kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, dan RKPD 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup instansi pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Provinsi  Sulawesi Selatan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan indikator kinerja utama untuk menyelaraskan dalam penetapan indikator kinerja untuk tahun 2017 adalah :

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2    Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
	No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi  Capaian Program  Tahun 2017	Proyeksi
	1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan perkantoran	100%		100%
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis	Tersedianya Jasa Kantor dan Pakai Habis	1 Tahun		1 Tahun
	2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun		1 Tahun
	3	Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1 Laporan		1 Laporan
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	100%		100%
	4	Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	20		20
	5	Penatausahaan Adminitrasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Administrasi	100		100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD		Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja
	6	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	5 Dokumen		5 Dokumen
	7	Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan	7 Dokumen		7 Dokumen
	8	Forum SKPD	Jumlah Peserta	1 kali		1 kali
	1	2	3	4	5	6
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terwujunya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100%		100%
	9	Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola	4 data/Informasi		4 data/Informasi
	10	Penyajiam Data dan Informasi Melalui Website	Penyediaan Data dan Informasi Website
	11	Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan	Tersedianya Pengembangan Infrastruktur Jaringan	1 Tahun		1 Tahun
	12	Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Aplikasi SPSE, SIRUP dan e-Catalog	3 Aplikasi		3 Aplikasi
	13	Bimtek Pengelolaan Website	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Website	80 Orang		80 Orang
	14	Sosialisasi Tentang E-Goverment	Jumlah Peserta Sosialisasi E-Government	100 Peserta		100 Peserta
	15	Penyediaan Jasa Bandwith Internet	Jumlah Kapasitas Bandwith untuk Koneksi Internet	25 Mbps Lokal dan 25 Mbps Global		25 Mbps Lokal dan 25 Mbps Global
	16	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	5 Layanan		5 Layanan
	17	Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik	Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang		200 Orang
	18	Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan		1 Laporan
	19	Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report	Jumlah Laporan Pakar Report	1 Sistem		1 Sistem
	20	Pengembangan Layanan LPSE	Jumlah Layanan Pengembangan LPSE
	Program Pengembangan Data dan Informatika		Terwujudnya Pengembangan Data dan Informatika	100%		100%
	21	Kegiatan Survei dan Kompilasi Produk Adminstrasi (Kompromin) Statistik Sektoral	Jumlah Hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral	1 Laporan		1 Laporan
	22	Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Layanan Statistik Sektoral	1 Laporan		1 Laporan
	1	2	3	4	5	6
	23	Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov. Sulsel	Jumlah Jaringan Komunikasi yang Dipelihara dan Diperbaiki	1 Kali		1 Kali
	24	Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral	Forum Koordinasi	1 Kali		1 Kali
	25	Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Kali		1 Kali
	Program Pengembangan/ Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi		Terwujudnya Pengembangan Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Komifo, Media Massa	100%		100%
	26	Literasi Pengguna Media Sosial	Jumlah Peserta Literasi Pengguna Media Sosial	2000 Orang		2000 Orang
	27	Pengelolaan Opini Publik	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Opini Publik	1 Laporan%		1 Laporan%
	28	Bimtek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikasi	Bimtek Pengembangan Sumber Daya Pengelola Komunikasi	1 Kali		1 Kali
	29	Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	1 Laporan		1 Laporan
	30	Layanan dan Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi	1 Laporan		1 Laporan
	31	Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi	1 Laporan		1 Laporan
	32	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	80 Orang		80 Orang
	33	Pelaksanaan PPID	Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan PPID	100 Orang		100 Orang
	34	Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)	Jumlah Peserta Bimtek PPID	1 Kali		1 Kali
	1	2	3	4	5	6
	35	Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel	Jumlah Layanan Jaring Komunikasi Sandi Prov. Sulsel	OPD Prov SulSel dan 24 Kab./Kota		OPD Prov SulSel dan 24 Kab./Kota
	36	Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi	Jumlah Sumber Daya Manusia Sandi yang Mengikuti Pelatihan	5 Orang		5 Orang
	37	Penata Laksana Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah	Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV	1 Laporan		1 Laporan
	38	Penata Laksana Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	1 Laporan		1 Laporan
	39	Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel	Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel	150 Orang		150 Orang
	40	Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Kab/Kota Se Sulsel	Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian	24 Kab./Kota		24 Kab./Kota

 2.3.3.  Isu-isu Strategis

 

Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1.      Pemanfaatan Teknonologi informatika (e-government) dalam penyelenggaraan pemerintahan  belum optimal.

2.      Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

 

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DISKOMINFO dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi  yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang  dapat dilakukan antara lain:

a)      Optimalisasi Layanan Pemerintah Provinsi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi yang pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

b)      Melaksanakan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral;

c)      Peningkatan pemanfaatan informasi dari lembaga/media public; pemerintah oleh masyarakat

d)      Peningkatan SDM untuk mendukung pendayagunaan teknologi dan sistem informatika;

e)      Pengamanan informasi dan persandian pada perangkat daerah dan Kab./Kota;

f)       Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah  pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi.

 

Tabel 2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
No.	Rincian	Tanget		Kenaikan Rata-Rata
		2016	2017
1	Prosentase Layanan Pemerintah Provinsi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	100%	100%
2	Prosentase hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik (Kompromi) Sektoral	100%	100%
3	Jumlah laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan layanan Statistik Sektoral  tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan	100%	100%
4	% pemanfaatan informasi dari lembaga/media publik pemerintah oleh masyarakat	100%	100%
5	Jumlah  media yang tersedia yang dapat diakses oleh Masyarakat	100%	100%
6	Jumlah Peningkatan SDM dalam mendukung Pendayagunaan Teknologi dan Sistem Informatika
7	Prosentase Pengamanan  Penyelengaraan Persandian	100%	100%
8	Persentase Lembaga Penyiaran dan Media yang memenuhi Standarisasi dan Peraturan yang Berlaku	100%	100%

 

Adapun indikator sasaran dalam pelayanan merupakan bagian dari indikator kinerja utama dengan fokus kepada arahan teknis dan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Dinas  yang terdiri atas 4 bagian. Target indikator tersebut dituangkan pada matriks sebagai berikut :

 

Tabel 2.4.  Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan PersandianProvinsi Sulawesi Selatan TA. 2017 sesuai  Draft Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan PersandianProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

 

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN		PEMBIAYAAN
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pembangunan yang Efektif dan Efesien di Provinsi Sulawesi Selatan	%  pelayanan perkantoran 1.     Tersedianya Jasa Kantor dan Pakai Habis 2.     Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3.     Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkantoran		100% 1 Tahun 1 Tahun 1 Laporan	1. 2. 3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	APBD
	% Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 4.     Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 5.     Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Administrasi		100 % 1 Laporan 1 Laporan	4. 5.	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penatausahaan Adminitrasi SKPD
	% tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan SAP		100%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja
	67 8	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD	4 dok	6. 7. 8.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan Forum SKPD	APBD
	% Pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		100 %		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	9.  Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola 10  Penyediaan Data dan Informasi Website 11 Tersedianya Pengembangan Infrastruktur Jaringan   12 Jumlah Layanan Aplikasi SPSE, SIRUP dan e-Catalog 13 Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Website 14 Jumlah Peserta Sosialisasi E-Government15 16 Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik   17 Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Mengikuti Pelatihan 18 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 19  Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 20. Jumlah Layanan Pengembangan LPSE		6 Lap/Dok 4 Lap/Dok 4 Lap/Dok 100 Peserta 4 Lap/Dok 1 Lap/Dok	9. 10 11   12   13 14 15 16   17 18 19 20	Pengelolaan Data dan Informasi Penyajiam Data dan Informasi Melalui Website Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Bimtek Pengelolaan Website Sosialisasi Tentang E-Government Penyediaan Jasa Bandwith Internet Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report Pengembangan Layanan LPSE	APBD
	Terwujudnya Pengembangan Data dan Informatika		100 %		Program Pengembangan Data dan Informatika
	21.   Jumlah Hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral 22. Jumlah Laporan Layanan Statistik Sektoral 23. Jumlah Jaringan Komunikasi yang Dipelihara dan Diperbaik 24. Pelaksanaan Forum Koordinasi 25. Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik			21   22   23   24   25	Survei dan Kompilasi Produk Adminstrasi (Kompromin) Statistik Sektoral Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektora Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov. Sulsel Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik
	Terwujudnya Pengembangan Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Komifo, Media Massa				Program Pengembangan/ Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi
	26. Jumlah Peserta Literasi Pengguna Media Sosial 27. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Opini Publik 28. Bimtek Pengembangan Sumber Daya Pengelola Komunikasi 29. 29. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi 30. Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi 31. Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi 32. Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan 33. Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan PPID 34. Jumlah Peserta Bimtek PPID 35. Jumlah Layanan Jaring Komunikasi Sandi Prov. Sulsel 36. Jumlah Sumber Daya Manusia Sandi yang Mengikuti Pelatihan 37. Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV 38. Jumlah Peserta Sosialisasi 39. Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel 40. Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian			26 27 28   29   30   31   32   33 34   35   36   37   38   40	Literasi Pengguna Media Sosial Pengelolaan Opini Publik Bimtek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikasi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Pelaksanaan PPID Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian

 

2.4  REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018 yaitu : “Mewujudkan Masyarakat  Informasi Untuk  Sulsel Lebih Maju, Mandiri dan Modern ”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pembinaan Dan Pengamanan Media Informasi Publik

2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan  Infomasi Publik Pemerintah Daerah;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran,dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Biro Bina Pembangunan. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Pejabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dilihat pada table  berikut ini

 

 

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

 

 Program dan Kegiatan

  Program/Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan  Tahun 2017 terdiri dari 6 (enam) program dan 40  ( Empat Puluh ) Kegiatan, dengan jumlah anggaran pokok Rp.11.650.000.000,- sebagai berikut :

A.   Program dan Kegiatan

 

1.    PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

·       Penyedian Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis

·       Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

·       Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian

 

2.    PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD

·       Pemeliharaan dan Peningkatan Saran dan Prasarana

·       Penatausahaan Administrasi SKPD

 

3.    PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM

      EVALUASI KINERJA SKPD

 

·       Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

·       Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan

·       Forum SKPD

 

4.    PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

·       Pengelolaan data dan informasi

·       Penyajian data dan informasi melalui Website

·       Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan

·       Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

·       Bintek Pengelolaan Website

·       Pemanfaatan dan Pengembangan Jaringan

·       Pemeliharaan layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

·       Bimtek Pengelolaan Website

·       Sosialisasi tentang tentang e -Goverment

·       Penyediaan Jasa Bandwidth Internet

·       Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

·       Pelatihan Penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

·       Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kab./Kota

·       Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report

·       Pengembangan Layanan LPSE

 

5.    PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMATIKA

 

·       Survei dan kompilasi produk administrasi(Kompromin) Statistik Sektoral

·       Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral

·       Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov SulSel

·       Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral

·       Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

 

6.    PENGEMBANGAN/PEMELIHARAAN PRASARANA DAN PENGAWASAN BIDANG KOMINFO, MEDIA MASSA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

 

·       Literasi Pengguna Media Sosial

·       Pengelolaan Opini Publik

·       Bintek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikas

·       Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi

·       Layanan dan Pengelolaan Informasi

·       Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi

·       Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

·       Pelaksanaan PPID

·       Bintek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)

·       Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Daerah Prov.SulSel

·       Pemenuhan dan pengembangan Sumber Saya Manusia Sandi

·       Penata laksanaan kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran daerah

·       Sosialisasi tentang Regulasi Penyiaran

·       Edukasi tentang Pengelolaan TV Kabel

·       Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Kab./Kota

 

 

  

BAB IV

P E N U T U P

 

 

Rencana Kerja Perubahan  Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 merupakan fokus kerja dalam satu tahun ke depan. Berbagai langkah operasional dan target sasaran yang tertuang  dalam Rencana Kerja ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja  guna mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Tahun 2018 ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan bagi Kepala Dinas, tetapi juga mengikat para pejabat dan seluruh pegawai yang berada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Provinsi Sulawesi Selatan.

 

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.                                                                                          

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL

Ir.H.ANDI HASDULLAH,M.Si Pangkat  : Pembina Utama Madya NIP        : 19610420 198603 1 022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Provinsi Sulawesi Selatan

 

SKPD : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Dalam Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.03.05..01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Efektifitas Pelayanan Perkantoran	Dinas KISP	100%		APBD			2.186.950.000
1.02.10.1.02 .10.01.01.001	Penyediaan Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis	TersedianyaJasa Kantor dan Pakai Habis	Dinas KISP	1 Tahun	82.150.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas KISP	1 Tahun	452.000.000.	APBD
1.02.10.1.02.10.01.01.003	Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminsitrasi Persuratan dan Kepegawaian	Dinas KISP	1 Laporan	76.120.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01 .02	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja SKPD	Dinas KISP	100%		APBD			5.226.650.000	.026
1.02.10.1.02.10.01.02.001	Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Dinas KISP	1 Laporan	853.266.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.02.002	Penatausahaan Adminitrasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Administra	Dinas KISP	1 Laporan	242.734.000	APBD
1.20.03.05..03	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja	Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Dinas KISP	.					447.000.000
1.02.10.1.02.10.01.03.001	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	Dinas KISP	5 Dokumen/Lap.	60.000.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.03.003	Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan	Dinas KISP	7 Dokumen	270.300.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.03.007	Forum SKPD	Jumlah Peserta	Prov.SulSel	90 Orang	50.900.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Dinas KISP			APBD			4.020.700.000
1.02.10.1.02.10.01.04.001	Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola	Prov.SulSel	4 Data/Imformasi	203.200.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.002	Penyajiam Data dan Informasi Melalui Website	Penyediaan Data dan Informasi Website	Prov.SulSel	1 tahun	377.000.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.003	Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan	Tersedianya Pengembangan Infrastruktur Jaringan	Prov.SulSel	1 tahun	368.950.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.004	Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Aplikasi SPSE, SIRUP dan e-Catalog	Prov.SulSel	3 Aplikasi	116.400.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.005	Bimtek Pengelolaan Website	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Website	Prov.SulSel	80 Orang	191.500.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.006	Sosialisasi Tentang E-Goverment	Jumlah Peserta Sosialisasi E-Government	Prov.SulSel	100 Peserta	175.400.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.007	Penyediaan Jasa Bandwith Internet	Jumlah Kapasitas Bandwith untuk Koneksi Internet	Prov.SulSel	25 Mbps Lokal dan 25 Mbps Global	622.100.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.008	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	Prov.SulSel	5 Layanan	189.000.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.009	Pelatiahan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik	Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Mengikuti Pelatihan	Prov.SulSel	200 Orang	113.300.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.010	Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Prov.SulSel	4 Kabupaten/Kota	82.400.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.011	Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report	Jumlah Laporan Pakar Report	Prov.SulSel	1 Laporan	115.000.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.04.012	Pengembangan Layanan LPSE	Jumlah Layanan Pengembangan LPSE	Prov.SulSel	1 Sistem	107.600.000	APBD
1.02.10.01.05	Program Pengembangan Data dan Informatika		Prov.SulSel			APBD			2.845.000.000
1.02.10.1.02.10.01.05.001	Survei dan Kompilasi Produk Adminstrasi (Kompromin) Statistik Sektoral	Jumlah Hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral	Prov.SulSel	1 lap/Dok.	148.400.000	APBD		.
1.02.10.1.02.10.01.05.002	Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Layanan Statistik Sektoral	Prov.SulSel	1 lap/Dok.	142.510.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.05.003	Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov. Sulsel	Jaringan Komunikasi yang Dipelihara dan Diperbaiki	Prov.SulSel	2 Jaringan	132.100.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.05.004	Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral	Pelaksanaan Forum Koordinasi	Prov.SulSel	2 Kali	82.090.000.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.05.005	Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Prov.SulSel	1 Kali	71.000.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08	Program Pengembangan/ Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi		Prov.SulSel			APBD			20.379.639.600
1.02.10.1.02.10.01.08.001	Literasi Pengguna Media Sosial	Jumlah Peserta Literasi Pengguna Media Sosial	Prov.SulSel	4 Kegiatan, 2000 orang	928.600.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.002	Pengelolaan Opini Publik	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Opini Publik	Prov.SulSel	1 Laporan	82.250.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.003	Bimtek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikasi	Jumlah Bimtek Pengembangan Sumber Daya Pengelola Komunikasi	Prov.SulSel	1 Kali	232.750.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.007	Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	Prov.SulSel	1 Laporan	116.275.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.008	Layanan dan Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi	Prov.SulSel	1 Laporan	126.875.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.009	Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi	Prov.SulSel	1 Laporan	145.725.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.010	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Prov.SulSel	4 Laporan	2.304.980.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.012	Pelaksanaan PPID	Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan PPID	Prov.SulSel	1 Laporan	63.500.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.013	Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)	Jumlah Peserta Bimtek PPID	Prov.SulSel	80 Peserta	49.000.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.018	Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel	Jumlah Layanan Jaring Komunikasi Sandi Prov. Sulsel	Prov.SulSel	SKPD dan Kab/Kota	236.800.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.019	Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi	Jumlah Sumber Daya Manusia Sandi yang Mengikuti Pelatihan	Prov.SulSel	5 Orang	67.000.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.020	Penata Laksana Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah	Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV	Prov.SulSel	1 Laporan	1.410.425.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.021	Sosialisasi tentang Regulasi Penyiaran	Jumlah Peserta Sosialisas	Prov.SulSel	100 Orang	75.450.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.022	Edukasi tentang Pengelolaan TV Kabel	Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel	Prov.SulSel	150 Peserta	97.850.000	APBD
1.02.10.1.02.10.01.08.023	Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Kab/Kota Se Sulsel	Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian	Prov.SulSel	24 Kab/Kota	384.100.000	APBD