rencana kerja

publish pada 03 May 2018

BAB I

P E N D A H U L U A N

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan RENJA Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2017 sebagai Perangkat Daerah  pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2017. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

 

1.1  MAKSUD

         Maksud disusunnya Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 adalah sebagai pedoman dan arah  didalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017.

 

 1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dibuatnya Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1.    Sebagai pengendalian kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategis, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;

2.    Tercapaiannya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;

3.    Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan indikator capaian;

4.    Sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran  Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS serta RKA Tahun 2017;

5.    Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan.     

                   

1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandiandalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1.    Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;

2.    Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;

3.    Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

 

1.4    SISTEMATIKA PENULISAN

 

BAB I.  PENDAHULUAN

 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab  berikutnya dapat dipahami dengan baik.

 

BAB II.  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

 

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra   SKPD.

 

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya  dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun  yang direncanakan.

 

    2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD

 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

 

 

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

 

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Pada bagian ini diuraikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

 

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, 

Pada bagian ini diuraikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3.  Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

 

 

 BAB IV.  PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

  

 

 

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

 

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian belum dapat disajikan mengingat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Provinsi Sulawesi Selatan  terbentuk pada Tahun 2016  berdasarkan Peraturan Daerah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor  83 Tahun 2016 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu kami hanya menguraikan program dan kegiatan serta indikator yang masuk dalam RKPD 2017. 

 

2.2  ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

 

Kajian atas Indikator Kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, dan RKPD 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup instansi pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Provinsi  Sulawesi Selatan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan indikator kinerja utama untuk menyelaraskan dalam penetapan indikator kinerja untuk tahun 2017 adalah :

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tabel 2.2    Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

 

 

 

       

 

 

No.

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017                                                         

Realisasi  Capaian Program  Tahun 2017                                                      

Proyeksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

2

3

4

5

6

 

 

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan perkantoran

100%

 

100%

 

 

1

Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis

Tersedianya Jasa Kantor dan Pakai Habis

1 Tahun

 

1 Tahun

 

 

2

 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1 Tahun

 

1 Tahun

 

 

3

Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1 Laporan

 

1 Laporan

 

 

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas

100%

 

100%

 

 

4

Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

20

 

20

 

 

5

Penatausahaan Adminitrasi SKPD

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Administrasi

100

 

100

 

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

 

 

 

 

 

6

 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

 5 Dokumen

 

 5 Dokumen

 

 

7

Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan

Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan

 7 Dokumen

 

 7 Dokumen

 

 

8

Forum SKPD

Jumlah Peserta

1 kali

 

1 kali

 

             

 

             

 

             

 

             

 

 

 1

2

3

4

5

6

 

   

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terwujunya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

100%

 

100%

 

 

9

Pengelolaan Data dan Informasi

Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola

4 data/Informasi

 

4 data/Informasi

 

 

10

Penyajiam Data dan Informasi Melalui Website

Penyediaan Data dan Informasi Website

     

 

 

11

Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan

Tersedianya Pengembangan Infrastruktur Jaringan

1 Tahun

 

1 Tahun

 

 

12

Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah Layanan Aplikasi SPSE, SIRUP dan e-Catalog

3 Aplikasi

 

3 Aplikasi

 

 

13

Bimtek Pengelolaan Website

Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Website

80 Orang

 

80 Orang

 

 

14

Sosialisasi Tentang E-Goverment

Jumlah Peserta Sosialisasi E-Government

100 Peserta

 

100 Peserta

 

 

15

 Penyediaan Jasa Bandwith Internet

Jumlah Kapasitas Bandwith untuk Koneksi Internet

25 Mbps Lokal dan 25 Mbps Global

 

25 Mbps Lokal dan 25 Mbps Global

 

 

16

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

5 Layanan

 

5 Layanan

 

 

17

Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik

Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Mengikuti Pelatihan

200 Orang

 

200 Orang

 

 

18

Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1 Laporan

 

1 Laporan

 

 

19

 Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report

Jumlah Laporan Pakar Report

1 Sistem

 

1 Sistem

 

 

20

Pengembangan Layanan LPSE

Jumlah Layanan Pengembangan LPSE

 

 

 

 

 

Program Pengembangan Data dan Informatika

Terwujudnya Pengembangan Data dan Informatika

100%

 

100%

 

 

21

Kegiatan Survei dan Kompilasi Produk Adminstrasi (Kompromin) Statistik Sektoral

Jumlah Hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral

1 Laporan

 

1 Laporan

 

 

22

Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral

Jumlah Laporan Layanan Statistik Sektoral

1 Laporan

 

1 Laporan

 

             

 

 

 1

2

3

4

5

6

 

 

23

Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov. Sulsel

Jumlah Jaringan Komunikasi yang Dipelihara dan Diperbaiki

1 Kali

 

1 Kali

 

 

24

Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral

Forum Koordinasi                                                                           

1 Kali

 

1 Kali

 

 

25

Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1 Kali

 

1 Kali

 

 

Program Pengembangan/ Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi

Terwujudnya Pengembangan Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Komifo, Media Massa

100%

 

100%

 

 

26

Literasi Pengguna Media Sosial

Jumlah Peserta Literasi Pengguna Media Sosial

2000 Orang

 

2000 Orang

 

 

27

Pengelolaan Opini Publik

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Opini Publik

1 Laporan%

 

1 Laporan%

 

 

28

Bimtek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikasi

Bimtek Pengembangan Sumber Daya Pengelola Komunikasi

1 Kali

 

1 Kali

 

 

29

Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

1 Laporan

 

1 Laporan

 

 

30

 Layanan dan Pengelolaan Informasi

Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi

1 Laporan

 

1 Laporan

 

 

31

Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi

Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi

1 Laporan

 

1 Laporan

 

 

32

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

80 Orang

 

80 Orang

 

 

33

Pelaksanaan PPID

Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan PPID

100 Orang

 

100 Orang

 

 

34

Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)

Jumlah Peserta Bimtek PPID

1 Kali 

 

1 Kali

 

             

 

 

 1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

35

Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel

Jumlah Layanan Jaring Komunikasi Sandi Prov. Sulsel

OPD Prov SulSel dan 24 Kab./Kota

 

OPD Prov SulSel dan 24 Kab./Kota

 

 

36

Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi

Jumlah Sumber Daya Manusia Sandi yang Mengikuti Pelatihan

5 Orang

 

5 Orang

 

 

37

Penata Laksana Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah

Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV

1 Laporan

 

1 Laporan

 

 

38

Penata Laksana Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi

1 Laporan

 

1 Laporan

 

 

39

 Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel

Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel

150 Orang

 

150 Orang

 

 

40

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Kab/Kota Se Sulsel

Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian

24 Kab./Kota

 

24 Kab./Kota

 

             

 


 2.3.3.  Isu-isu Strategis

 

Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1.      Pemanfaatan Teknonologi informatika (e-government) dalam penyelenggaraan pemerintahan  belum optimal.

2.      Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

 

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DISKOMINFO dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi  yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang  dapat dilakukan antara lain:

a)      Optimalisasi Layanan Pemerintah Provinsi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi yang pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

b)      Melaksanakan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral;

c)      Peningkatan pemanfaatan informasi dari lembaga/media public; pemerintah oleh masyarakat

d)      Peningkatan SDM untuk mendukung pendayagunaan teknologi dan sistem informatika;

e)      Pengamanan informasi dan persandian pada perangkat daerah dan Kab./Kota;

f)       Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah  pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi.

 

Tabel 2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No.

Rincian

Tanget

Kenaikan Rata-Rata

 

 

2016

2017

1

Prosentase Layanan Pemerintah Provinsi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

100%

100%

 

2

Prosentase hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik (Kompromi) Sektoral

100%

100%

 

3

Jumlah laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan layanan Statistik Sektoral  tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan

100%

100%

 

4

% pemanfaatan informasi dari lembaga/media publik pemerintah oleh masyarakat

100%

100%

 

5

Jumlah  media yang tersedia yang dapat diakses oleh Masyarakat

100%

100%

 

6

Jumlah Peningkatan SDM dalam mendukung Pendayagunaan Teknologi dan Sistem Informatika

 

 

 

7

Prosentase Pengamanan  Penyelengaraan Persandian

100%

100%

 

8

Persentase Lembaga Penyiaran dan Media yang memenuhi Standarisasi dan Peraturan yang Berlaku

100%

100%

 

 

Adapun indikator sasaran dalam pelayanan merupakan bagian dari indikator kinerja utama dengan fokus kepada arahan teknis dan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Dinas  yang terdiri atas 4 bagian. Target indikator tersebut dituangkan pada matriks sebagai berikut :

 

Tabel 2.4.  Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan PersandianProvinsi Sulawesi Selatan TA. 2017 sesuai  Draft Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan PersandianProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

 

SASARAN STRATEGIS

 

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

PEMBIAYAAN

 

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pembangunan yang Efektif dan Efesien di Provinsi Sulawesi Selatan

%  pelayanan perkantoran

1.     Tersedianya Jasa Kantor dan Pakai Habis

2.     Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

3.     Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Laporan

 

1.

2.

3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

APBD

% Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

4.     Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

5.     Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Administrasi

100 %

1 Laporan

1 Laporan

 

4.

5.

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Penatausahaan Adminitrasi SKPD

 

% tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan SAP

100%

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

 

67

8

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan

Pelaksanaan Forum SKPD

4 dok

6.

7.

8.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran

Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan

Forum SKPD

APBD

% Pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

100 %

 

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

 

 

 9.  Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola

10  Penyediaan Data dan Informasi Website

11 Tersedianya Pengembangan Infrastruktur Jaringan

 

12 Jumlah Layanan Aplikasi SPSE, SIRUP dan e-Catalog

13 Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Website

14 Jumlah Peserta Sosialisasi E-Government15

16 Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

 

17 Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Mengikuti Pelatihan

18 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

19  Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

20. Jumlah Layanan Pengembangan LPSE

6 Lap/Dok

4 Lap/Dok

4 Lap/Dok

100 Peserta

4 Lap/Dok

1 Lap/Dok

9.

10

11

 

12

 

13

14

15

16

 

17

18

19

20

Pengelolaan Data dan Informasi

Penyajiam Data dan Informasi Melalui Website

Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan

Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Bimtek Pengelolaan Website

Sosialisasi Tentang E-Government

Penyediaan Jasa Bandwith Internet

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik

Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report

Pengembangan Layanan LPSE

APBD

Terwujudnya Pengembangan Data dan Informatika

100 %

 

Program Pengembangan Data dan Informatika

 

 

21.   Jumlah Hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral

22. Jumlah Laporan Layanan Statistik Sektoral

23. Jumlah Jaringan Komunikasi yang Dipelihara dan Diperbaik

24. Pelaksanaan Forum Koordinasi

25. Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik

 

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

Survei dan Kompilasi Produk Adminstrasi (Kompromin) Statistik Sektoral

Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektora

Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov. Sulsel

Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral

Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik

 

Terwujudnya Pengembangan Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Komifo, Media Massa

   

Program Pengembangan/ Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi

 

26. Jumlah Peserta Literasi Pengguna Media Sosial

27. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Opini Publik

28. Bimtek Pengembangan Sumber Daya Pengelola Komunikasi 29. 29. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

30. Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi

31. Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi

32. Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

33. Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan PPID

34. Jumlah Peserta Bimtek PPID

35. Jumlah Layanan Jaring Komunikasi Sandi Prov. Sulsel

36. Jumlah Sumber Daya Manusia Sandi yang Mengikuti Pelatihan

37. Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV

38. Jumlah Peserta Sosialisasi

39. Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel

40. Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian

 

26

27

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

40

Literasi Pengguna Media Sosial

Pengelolaan Opini Publik

Bimtek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikasi

Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi

Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi

Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi

Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Pelaksanaan PPID

Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)

Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel

Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi

Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV

Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel

Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian

 

 

2.4  REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018 yaitu : Mewujudkan Masyarakat  Informasi Untuk  Sulsel Lebih Maju, Mandiri dan Modern

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pembinaan Dan Pengamanan Media Informasi Publik

2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan  Infomasi Publik Pemerintah Daerah;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran,dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Biro Bina Pembangunan. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Pejabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dilihat pada table  berikut ini

 

 

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

 

 Program dan Kegiatan

  Program/Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan  Tahun 2017 terdiri dari 6 (enam) program dan 40  ( Empat Puluh ) Kegiatan, dengan jumlah anggaran pokok Rp.11.650.000.000,- sebagai berikut :

A.   Program dan Kegiatan

 

1.    PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

·       Penyedian Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis

·       Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

·       Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian

 

2.    PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD

·       Pemeliharaan dan Peningkatan Saran dan Prasarana

·       Penatausahaan Administrasi SKPD

 

3.    PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM

      EVALUASI KINERJA SKPD

 

·       Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

·       Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan

·       Forum SKPD

 

4.    PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

·       Pengelolaan data dan informasi

·       Penyajian data dan informasi melalui Website

·       Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan

·       Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

·       Bintek Pengelolaan Website

·       Pemanfaatan dan Pengembangan Jaringan

·       Pemeliharaan layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

·       Bimtek Pengelolaan Website

·       Sosialisasi tentang tentang e -Goverment

·       Penyediaan Jasa Bandwidth Internet

·       Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

·       Pelatihan Penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

·       Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kab./Kota

·       Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report

·       Pengembangan Layanan LPSE

 

5.    PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMATIKA

 

·       Survei dan kompilasi produk administrasi(Kompromin) Statistik Sektoral

·       Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral

·       Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov SulSel

·       Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral

·       Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

 

6.    PENGEMBANGAN/PEMELIHARAAN PRASARANA DAN PENGAWASAN BIDANG KOMINFO, MEDIA MASSA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

 

·       Literasi Pengguna Media Sosial

·       Pengelolaan Opini Publik

·       Bintek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikas

·       Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi

·       Layanan dan Pengelolaan Informasi

·       Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi

·       Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

·       Pelaksanaan PPID

·       Bintek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)

·       Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Daerah Prov.SulSel

·       Pemenuhan dan pengembangan Sumber Saya Manusia Sandi

·       Penata laksanaan kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran daerah

·       Sosialisasi tentang Regulasi Penyiaran

·       Edukasi tentang Pengelolaan TV Kabel

·       Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Kab./Kota

 

 

  

BAB IV

P E N U T U P

 

 

Rencana Kerja Perubahan  Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 merupakan fokus kerja dalam satu tahun ke depan. Berbagai langkah operasional dan target sasaran yang tertuang  dalam Rencana Kerja ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja  guna mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Tahun 2018 ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan bagi Kepala Dinas, tetapi juga mengikat para pejabat dan seluruh pegawai yang berada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Provinsi Sulawesi Selatan.

 

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.                                                                                          

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV. SULSEL

             

 

 

 

Ir.H.ANDI HASDULLAH,M.Si

Pangkat  : Pembina Utama Madya

NIP        : 19610420 198603 1 022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Provinsi Sulawesi Selatan

 

SKPD : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU

 

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Dalam Juta)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.20.03.05..01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

% Efektifitas Pelayanan Perkantoran

Dinas KISP

100%

 

APBD

 

 

2.186.950.000

 

1.02.10.1.02

.10.01.01.001

Penyediaan Jasa Kantor dan Bahan Pakai Habis

TersedianyaJasa Kantor dan Pakai Habis

Dinas KISP

1 Tahun

82.150.000

 

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.002

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

 

Dinas KISP

1 Tahun

452.000.000.

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.01.003

Pengelolaan Administrasi Persuratan dan Kepegawaian

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Adminsitrasi Persuratan dan Kepegawaian

Dinas KISP

1 Laporan

76.120.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01

.02

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja SKPD

Dinas KISP

100%

 

APBD

 

 

5.226.650.000

.026

1.02.10.1.02.10.01.02.001

Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Dinas KISP

1 Laporan

853.266.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.02.002

Penatausahaan Adminitrasi SKPD

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Administra

Dinas KISP

1 Laporan

242.734.000

APBD

 

 

 

 

1.20.03.05..03

Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

 

Dinas KISP

.

 

 

 

 

447.000.000

 

1.02.10.1.02.10.01.03.001

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Dinas KISP

5 Dokumen/Lap.

60.000.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.03.003

Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan

Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Program Kegiatan

Dinas KISP

7 Dokumen

270.300.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.03.007

Forum SKPD

Jumlah Peserta

Prov.SulSel

90 Orang

50.900.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

 

Dinas KISP

 

 

APBD

 

 

4.020.700.000

 

1.02.10.1.02.10.01.04.001

Pengelolaan Data dan Informasi

Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola

Prov.SulSel

4 Data/Imformasi

203.200.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.002

Penyajiam Data dan Informasi Melalui Website

Penyediaan Data dan Informasi Website

Prov.SulSel

1 tahun

377.000.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.003

Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan

Tersedianya Pengembangan Infrastruktur Jaringan

Prov.SulSel

1 tahun

368.950.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.004

Pemeliharaan Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah Layanan Aplikasi SPSE, SIRUP dan e-Catalog

Prov.SulSel

3 Aplikasi

116.400.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.005

Bimtek Pengelolaan Website

Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Website

Prov.SulSel

80 Orang

191.500.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.006

Sosialisasi Tentang E-Goverment

Jumlah Peserta Sosialisasi E-Government

Prov.SulSel

100 Peserta

175.400.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.007

Penyediaan Jasa Bandwith Internet

Jumlah Kapasitas Bandwith untuk Koneksi Internet

Prov.SulSel

25 Mbps Lokal dan 25 Mbps Global

622.100.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.008

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

Prov.SulSel

5 Layanan

189.000.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.009

Pelatiahan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik

Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Mengikuti Pelatihan

Prov.SulSel

200 Orang

113.300.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.010

Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Prov.SulSel

4 Kabupaten/Kota

82.400.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.011

Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report Pengelolaan Sistem Pelaporan Pakar Report

Jumlah Laporan Pakar Report

Prov.SulSel

1 Laporan

115.000.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.04.012

Pengembangan Layanan LPSE

Jumlah Layanan Pengembangan LPSE

Prov.SulSel

1 Sistem

107.600.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.01.05

Program Pengembangan Data dan Informatika

 

Prov.SulSel

 

 

APBD

 

 

2.845.000.000

 

1.02.10.1.02.10.01.05.001

Survei dan Kompilasi Produk Adminstrasi (Kompromin) Statistik Sektoral

Jumlah Hasil Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral

Prov.SulSel

1 lap/Dok.

148.400.000

APBD

 

.

 

 

1.02.10.1.02.10.01.05.002

Pengumpulan, Updating, Evaluasi dan Analisis, Dimensi Layanan Statistik Sektoral

Jumlah Laporan Layanan Statistik Sektoral

Prov.SulSel

1 lap/Dok.

142.510.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.05.003

Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Komunikasi Pemprov. Sulsel

Jaringan Komunikasi yang Dipelihara dan Diperbaiki

Prov.SulSel

2 Jaringan

132.100.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.05.004

Forum Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral

Pelaksanaan Forum Koordinasi  

Prov.SulSel

2 Kali

82.090.000.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.05.005

Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Statistik

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Prov.SulSel

1 Kali

71.000.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08

Program Pengembangan/ Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi

 

 

Prov.SulSel

 

 

APBD

 

 

20.379.639.600

 

1.02.10.1.02.10.01.08.001

Literasi Pengguna Media Sosial

Jumlah Peserta Literasi Pengguna Media Sosial

Prov.SulSel

4 Kegiatan, 2000 orang

928.600.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.002

Pengelolaan Opini Publik

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Opini Publik

Prov.SulSel

1 Laporan

82.250.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.003

Bimtek Peningkatan Sumber Daya Pengelola Komunikasi

Jumlah

Bimtek Pengembangan Sumber Daya Pengelola Komunikasi

Prov.SulSel

1 Kali

232.750.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.007

Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

 

Prov.SulSel

1 Laporan

116.275.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.008

Layanan dan Pengelolaan Informasi

Jumlah Laporan Layanan dan Pengelolaan Informasi

Prov.SulSel

1 Laporan

126.875.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.009

Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi

Jumlah Laporan Pengelolaan Integrasi Sistem Informasi

Prov.SulSel

1 Laporan

145.725.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.010

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Prov.SulSel

4 Laporan

2.304.980.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.012

Pelaksanaan PPID

Jumlah Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan PPID

Prov.SulSel

1 Laporan

63.500.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.013

Bimtek Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)

Jumlah Peserta Bimtek PPID

Prov.SulSel

80 Peserta

49.000.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.018

Layanan Jaring Komunikasi Sandi Daerah Prov. Sulsel

Jumlah Layanan Jaring Komunikasi Sandi Prov. Sulsel

Prov.SulSel

SKPD dan Kab/Kota

236.800.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.019

Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi

Jumlah Sumber Daya Manusia Sandi yang Mengikuti Pelatihan

Prov.SulSel

5 Orang

67.000.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.020

Penata Laksana Kegiatan UPTD Pelayanan Penyiaran Daerah

Jumlah Laporan Penatalaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio dan TV

Prov.SulSel

1 Laporan

1.410.425.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.021

Sosialisasi tentang Regulasi Penyiaran

 

Jumlah Peserta Sosialisas

Prov.SulSel

100 Orang

75.450.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.022

Edukasi tentang Pengelolaan TV Kabel

Jumlah Peserta Edukasi Tentang Pengolahan TV Kabel

Prov.SulSel

150 Peserta

97.850.000

APBD

 

 

 

 

1.02.10.1.02.10.01.08.023

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian pada Kab/Kota Se Sulsel

Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Persandian

Prov.SulSel

24 Kab/Kota

384.100.000

APBD